Ini Reaksi Anggota DPRD Bateng Terkait Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ilustrasi.(net)
Ilustrasi.(net)

KOBA, www.wowbabel.com - Menanggapi rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan ditengah Pandemi Covid-19 mendapat reaksi dan tanggapan dari para anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah (Bateng).

Menurut Wakil Ketua I DPRD Bateng Batianus, bukan timing yang tepat untuk menaikkan tarif BPJS Kesehatan apalagi kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang menurun ditambah wabah Covid-19 yang semakin meningkat.

"Terus terang saya secara pribadi sangat tidak setuju apabila iuran BPJS Kesehatan dinaikkan dan jujur saja tidak dinaikkan saja masih banyak yang menunggak," ulasnya, Senin (18/05/2020).

Ia menambahkan seharusnya pemerintah bisa menganulir kepres yang dikeluarkannya karena masyarakat saat ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka sudah kesusahan.

"Sekali lagi saya tegaskan saya sangat tidak setuju BPJS Kesehatan dinaikkan karena kita harus memiliki rasa empati terhadap masyarakat ditengah situasi pandemi Covid-19 ini jangankan untuk membayar iuran BPJS untuk bisa bertahan hidup saja mereka sudah kebingungan," tutur Batianus.

Sementara Maryam menanggapi naiknya iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan pemerintah ditengah Covid-19 merupakan langkah yang kurang tepat.

"Melihat keadaan saat ini, untuk menutupi Defisit dengan menaikan iuran BPJS Kesehatan bukanlah suatu solusi yang tepat dilakukan oleh Pemerintah apalagi masih banyak masyarakat yang hidupnya pas-pasan ditambah lagi himpitan ekonomi yang semakin merosot," ungkapnya.

Ia melanjutkan jika alasan pemerintah menaikkan BPJS Kesehatan untuk menutupi defisit merupakan langkah yang keliru dan masih ada solusi lain yang bisa dilakukan salah satunya membenahi tata kelola BPJS Kesehatan saat ini.

"Disana-sini kita mendengarkan banyak keluhan masyarakat, di tengah himpitan ekonomi yang terus teperosok dan mereka dipaksa harus membayar kenaikan iuran BPJS , sementara semua hasil tani dibeli murah dan daya beli masyarakat di pasar pun menurun. Artinya, rakyat sekarang ini sedang kesusahan, mereka sedang menjerit dan lelah atas kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat," ungkapnya.

Hal senada disampaikan Apri Panzupi yang menyebutkan langkah pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan kurang tepat dan sangat mengejutkan ditengah situasi Pandemi Covid-19.

"Sudah dua kali upaya pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan dimana upaya yang pertama telah dibatalkan oleh MA dan saat ini berusaha untuk menaikkan kembali dan ini bisa menjadi preseden buruk terhadap kinerja pemerintah dan jangan sampai upaya menaikkan BPJS Kesehatan ini merupakan potret kepanikan pemerintah pusat dalam mengatasi persoalan bangsa ini," tuturnya.

Ditambahkannya kemungkinan akan ada yang melakukan Judisial Review terhadap Pepres kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diupayakan oleh pemerintah pusat.

"Saat ini masyarakat semua lapisan sedang berjuang bersama-sama melawan penyebaran Covid-19 baik dari sisi medis, ekonomi kok pemerintah ngebet banget menaikkan BPJS Kesehatan kalaupun alasannya untuk menutupi defisit masih ada solusi lain yang bisa dilakukan yaitu perbaikan tata kelola manajemen BPJS itu sendiri yang mana gaji dan tunjangan para direksi sangat fantastis bahkan menurut pengamat gaji dan tunjangan mereka melebihi gaji dan tunjangan BUMN yang berorientasi profit," tukasnya.

Apri melanjutkan yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah performance semua lapisan pemerintah yang dipusat maupun daerah apa yang sekiranya bisa diberikan kepada masyarakat.(her/wb)



MEDSOS WOWBABEL