Dilaporkan ke Ombudsman, Oknum Ketua BPD dan Anggota Ngotot Terima Bansos

Ilustrasi.(net)
Ilustrasi.(net)

MUNTOK,www.wowbabel.com -- Ketua BPD Air Nyatoh dan anggota BPD dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan provinsi Bangka Belitung akibat mengajukan diri sebagai penerima program Bantuan Sosial dari Provinsi Bangka Belitung berupa uang Rp 600 ribu /bulan.

Ini Alasan Ketua BPD Air Nyatoh Ingin Masuk Dalam Daftar Penerima Bansos


"Terkait Ketua BPD dan Anggota BPD  Desa Air Nyatoh yang bakal terdata sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat-red) BLT/BST dari APBD/Kemensos," ungkap seorang warga yang melapor ke Ombudsman,  Kamis (28/05/2020).

Warga yang minta namanya dirahasiakan ini mengatakan melaporkan hal itu ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bangka Belitung tanggal 22 Mei 2020 lalu.

"Saya melaporkan supaya penerima BLT/BST tepat sasaran dan disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya," imbuhnya.

Warga ini menjelaskan BPD tersebut mengajukan diri di musyawarah desa saat pembahasan finalisasi dan verifikasi data KPM bersama BPD, Pemerintahan Desa (Pemdes), dan lembaga Desa lainnya.

"Orang baru bakal nerima, saya melihat dari Daftar KPM. Sudah disepakati, tetapi waktu itu pihak pemdes menolak usulan BPD tersebut. Dengan surat pernyataan dari Ketua BPD dan Anggota Pemdes akhirnya menyetujui usulan BPD tersebut," tuturnya.

"Dalam rapat musdes verifikasi dan finalisasi data KPM itu Ketua BPD saat mengusulkan ngotot mau menjadi Penerima Bansos tersebut," imbuhnya.

Sementara itu hal senada juga disampaikan Kepala Desa Air Nyatoh Suratno kalau saat musyawarah Desa Ketua BPD mengotot agar bisa ikut diajukan.

"Bansos provinsi itu rencana itu berupa uang alasan dari BPD itu tidak ada undang-undang yang mengatur BPD itu tidak menerima disitu," jelasnya.

Suratno mengatakan sudah menjelaskan dalam Musdes bahwa pemerintah desa dan perangkat serta BPD tidak berhak menerima bansos.

"Masih ngotot dengan alasan tidak ada undang-undang yang ngatur disitu, kami menolak awalnya" ungkapnya.

Kades Air Nyatoh meyakini semua desa di Kabupaten Bangka Barat juga tidak ada BPD yang menerima Bansos tersebut.

"Kami juga tidak setuju tapi mereka ngotot yang nama mereka ngotot inikan kalau tidak kita turutin akhirnya tidak ada selesai selesaikan" akui Suratno.

Suratno mengakui dalam Bansos yang sudah disalurkan baik dari Dana Desa, Kemensos, ataupun APBD sembako masih ada sekitar tujuh orang masyarakatnya yang ternyata belum terangkul.

"Rupanya setelah kami telusuri ulang mereka laporan ke kita mereka belum menerima tidak terdatalah bahasanya itukan," ucap Suratno.

Suratno menyampaikan berjumlah lima orang Ketua dan Anggota BPD yang masuk dalam pengajuan penerima Bansos Rp 600 ribu dari provinsi yang kuotanya 50/KK atau KPM.(rul/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL