Gakkum KLHK Limpahkan Tersangka Pengrusakan Hutan Lindung ke Jaksa

Tersangka AZ yang diduga sebagai pelaku pengerusakan hujan di Lubuk Besar, Bangka Tengah.(dag/wb)
Tersangka AZ yang diduga sebagai pelaku pengerusakan hujan di Lubuk Besar, Bangka Tengah.(dag/wb)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com -- Ditjen Gakkum KLHK, menyerahkan berkas kasus pertambangan ilegal di Hutan Lindung Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, dengan tersangka insial AZ (44), secara resmi kepada pihak Kejaksaan Negeri Bangka Tengah melalui video konferensi.

Tersangka yang telah menjalani proses pemeriksaan di Kantor Pusat KLHK, kemudian diterbangkan dari Jakarta menuju Pangkalpinang, Rabu (10/6/2020), guna menjalani proses hukum lanjutan.

"Ditjen Gakkum akan selalu berkomitmen untuk terus menegakkan hukum dan menyelamatkan sumber daya alam dan lingkungan dari kerusakan. Kami akan terus mengambangkan dan mengejar pelaku lainnya untuk kasus ini,”kata Dirjen Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani.

Menurut Ridho, pengungkapan penambangan ilegal ini berawal dari laporan masyarakat pada Januari 2020 lalu, jika ada kegiatan penambangan dengan mengeruk, mengambil tanah uruk atau tanah puru di kawasan hutan lindung oleh tersangka.

Setelah pengecekan di lapangan dan bukti sudah cukup, UPTD KPH Sungai Sembulan melapor ke Pos Gakkum Seksi Wilayah III Balai Gakkum Wilayah Sumatera, di Bangka.

"Berdasarkan laporan itu, penyidik Ditjen Gakkum bertindak cepat mengumpulkan bahan dan keterangan di lokasi. Penyidik memastikan tersangka AZ telah menambang di Hutan Lindung Lubuh Besar tanpa izin Menteri LHK dan penambangan itu menyebarkan kerusakan lingkungan," tegasnya.

Penyidik, tambahnya, menjerat tersangka AZ menggunakan dua undang-undang dan dua berkas perkara berbeda, untuk memaksimalkan penegakan hukum yang memberikan efek jera.

"Berkas pertama menggunakan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 89 Ayat 1 Huruf a Jo. Pasal 94 Ayat 1 Huruf a dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan dengan maksimum Rp 100 miliar," jelasnya.

"Berkas kedua menggunakan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 Ayat 1 dan/atau Pasal 99 Ayat 1 Jo. Pasal 69 Ayat 1 Huruf a dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimum Rp 10 miliar," tukasnya.(dag/wb)



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE