Raih WTP, Pemkab Basel Bakal Dapat Bonus Minimal Rp 4 M

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Basel, Achmad Ansyori.(as/wb)
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Basel, Achmad Ansyori.(as/wb)

TOBOALI,www.wowbabel.com  -- Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan bakal menerima bonus berupa dana insentif daerah (DID)  dari Kementerian Keuangan dengan jumlah minimal Rp 4 M setelah laporan keuangan memperoleh opini WTP dari BPK RI. 

"Keberhasilan raih opini WTP tentunya berdampak positif dari sisi anggaran. Pemerintah pusat akan berikan bonus berupa dana insentif daerah (DID). Besarannya bervariasi biasanya minimal Rp 4 miliar dan ada yang sampai Rp 45 miliar,” ungkap Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Basel, Achmad Ansyori, Senin (15/6/2020). 

Besaran dana DID bagi daerah yang meraih opini WTP sesuai kriteria penilaian yang telah ditetapkan BPK RI sehingga suatu daerah mendapat predikat WTP.  

Dijelaskan Ansyori, opini WTP adalah sebuah penilaian tentang informasi kewajaran pada laporan keuangan. Kriteria tersebut diantaranya adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

"Dana DID ada indikator indikator penilaian lainnya tak hanya WTP, tapi memang  pintu masuk (DID-red) adalah WTP," tuturnya.

Predikat WTP yang merupakan kali pertama disandang Pemkab Basel sejak 17 tahun daerah tersebut berdiri, bukan berarti tata kelola kuangan daerah Pemkab Basel tak ada lagi catatan. Persoalan aset, Kata Ansyori masih menjadi pekerjaan rumah Pemkab Basel. 

" PR kita masih persoalan aset, tapi pendataan aset kita sudah mencapai 85 persen dari tadinya satu koma sekikan triliun sekarang menyisakan angka miliaran. Kendati belum 100 persen tapi keseriusan kita mungkin jadi penilaian BPK," kata dia. 

Persoalan aset, lanjut Ansyori, nantinya tiap organisasi perangkat daerah (OPD) akan dibentuk tim penelusuran aset. Selain itu, persoalan BUMD jadi PR Pemkab Basel kedepannya. 

"Kita tetap fokus pendataan aset bukan sebaliknya karena sudah WTP. Nanti tiap OPD akan kita bentuk tim penelusuran aset. Untuk persoalan BUMD (badan usaha milik daerah) kemungkinan akan dipailitkan melalui putusan pengadilan baru dihidupkan kembali," tukasnya.(as/wb)




MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE