KLHK Terapkan Multidoor: AZ, Perusak HL di Bateng Dijerat Pidana Berlapis

AZ,warga Desa Batuberiga Kecamatan Lubukbesar, Bangka Tengah yang diamankan Tim Gakkum KLHK.(ist)
AZ,warga Desa Batuberiga Kecamatan Lubukbesar, Bangka Tengah yang diamankan Tim Gakkum KLHK.(ist)

JAKARTA,www.wowbabel.com --  Pertama kali penyidik KLHK menerapkan penegakan hukum pidana multidoor atau pidana berlapis terhadap AZ (44) pelaku perambahan dan perusakan lingkungan di kawasan Hutan Lindung (HL) Lubuk Besar Bangka Tengah dengan mengggunakan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) serta Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

AZ akan disidangkan atas tindak pidana perusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang perlindungan lingkungan hidup dan tindak pidana pertambangan tanpa izin di kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Supartono, Kepala Penyidik Tindak Pidana Perambahan Hutan Gakkum KLHK mengatakan  tersangka AZ disidik oleh Penyidik Direktorat Penegakan Hukum Pidana KLHK. Barang bukti dan tersangka AZ terkait pertambangan ilegal kawasan hutan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan Kejari Bangka Tengah pada tanggal 4 Juni 2020.

Supartono menegaskan bahwa AZ di jerat dengan Pasal 89 ayat (1) huruf a jo Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Atas pelanggaran ini AZ diancam pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp100 miliar.

Sementara itu, Harianto, Kepala Seksi III Gakkum KLHK Wilayah Sumatera di Palembang mengatakan tersangka AZ juga disidik oleh Penyidik Gakkum KLHK Wilayah Sumatera AZ terkait perusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan illegal di kawasan HL Lubuk Besar, Bangka Tengah.

Atas perbuatan ini AZ di jerat dengan Pasal 98 ayat (1) dan/atau Pasal 99 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait dengan perusakan lingkungan hidup.

Atas pelanggaran ini, Harianto mengatakan AZ diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Harianto menambahkan tersangka dan barang bukti telah diserahkan ke Kejaksaan pada tanggal 25 Juni 2020. Penindakan pidana berlapis ini diharapkan akan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan perusakan lingkungan, perusakan hutan, dan/atau pertambangan illegal.

Di samping dijerat kedua undang-undang tersebut, pertambangan ilegal yang dilakukan oleh AZ dapat dipidana juga berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman hukum paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 100 miliar.

Sustyo Iriyono, Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK menegaskan pihaknya berharap agar majelis hakim dapat menghukum pelaku seberat-beratnya sehingga ada efek jera.

“Kami juga sedang mendalami pelaku-pelaku lainnya. Kami melihat bahwa AZ tidak bekerja sendirian. Pengenaan pidana berlapis, multidoor ini merupakan langkah bersejarah dalam penegakan hukum sumberdaya alam di Indonesia. Pertama kali kami melakukan pidana berlapis dengan menggunakan lebih dari satu undang-undang,” ungkap Sustyo.

“Pelaku akan dihukum berat karena menggunakan lebih dari satu undang-undang. Penerapan multidoor ini akan kami kembangkan untuk penindakan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lainnya, termasuk penegakan hukum tindak pidana pencucian uang," tukas Sustyo.(wb/*)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL