New Normal, Bambang : Pola Relasi Pemerintah Mesti Harmonis dan Sinergi

Bambang Ari Satria, Dosen Stisipol Pahlawan 12 Bangka. (Ist)
Bambang Ari Satria, Dosen Stisipol Pahlawan 12 Bangka. (Ist)

SUNGAILIAT, www.wowbabel.com - Di Bangka Belitung, upaya pengendalian penyebaran pandemi Covid-19 sangat baik. Hal ini ditandai dengan beberapa hari ini pasien terkonfirmasi positif nihil dan pasien sembuh bertambah.

Hingga saat ini, berdasar data yang diupdate gugus tugas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis 25 Juni 2020 Jam 18.00 WIB, dari total 148 pasien terkonfirmasi positif, yang sembuh sudah 127. Tingkat kesembuhan sudah mencapai angka 86 persen. Dengan demikian, Bangka Belitung bersiap menuju tatanan kebiasaan baru.

Bambang Ari Satria, akademisi STISIPOL Pahlawan 12 mengungkapkan, yang harus disiapkan menuju tatanan kebiasaan baru di Babel adalah relasi sinergis antar pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota dalam memformulasikan kebijakan.

"Dilihat dari pendekatan kebijakan, memang tak mudah membuat kebijakan publik di era Covid-19. Kuncinya, pola relasi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota mesti harmonis dan sinergis," sebut Bambang.

Menurutnya, membangun kebersamaan dan keselarasan antar pemerintah daerah sangat penting. Masalah Covid-19 dapat diselesaikan dengan cepat jika pemerintah daerah mampu membangun sinergi, kolaborasi, sinkronisasi dan komunikasi yang baik antar tingkatan pemerintahan dan setiap tingkatan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.

Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan misalnya. Kewenangan SMA ada di Pemerintah Provinsi, lokusnya ada di Kabupaten/Kota. Sementara, panduan pembelajaran di masa pandemi dikeluarkan pemerintah pusat melalui Kemendikbud. 

'Sekali lagi, penguatan sinergi dan koordinasi antar aktor pemerintahan sangat penting dalam tata kelola kebijakan penanganan Covid-19," lanjutnya.

Arahan Presiden terkait adaptasi tatanan kebiasaan baru salah satunya adalah konsolidasi dan koordinasi antar tingkatan pemerintah.

"Kami melihatnya, di Bangka Belitung ini yang mesti diperkuat. Masalah Bansos Covid-19 masih berisik antar kabupaten dan provinsi dan rencana pembukaan sekolah yang kewenangannya dimiliki provinsi harus melibatkan kabupaten/kota," ungkapnya.

Penguatan koordinasi juga harus sampai ke level lokal desa karena di desa ada beberapa program lintas lembaga. Kementerian Desa punya program Desa Tanggap Covid-19, Kementerian Kesehatan punya program desa siaga aktif dan Kepolisian punya program desa tegep mandiri Covid-19. (*/Bas)



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE