Peran Serta Masyarakat Menangani Covid 19 Melalui Pajak

Jurnalis_Warga    •    Selasa, 30 Juni 2020 | 16:44 WIB
Opini
Heriyanto SHI, Guru SMP Negeri 4 Gantung Belitung Timur.(ist)
Heriyanto SHI, Guru SMP Negeri 4 Gantung Belitung Timur.(ist)

Oleh: Heriyanto SHI, Guru SMP Negeri 4 Gantung Belitung Timur


Pandemi virus corona (Covid-19) masih menghantui khususnya Indonesia. Sejak kasus pertama diumumkan, lonjakan pasien positif terus terjadi dan kian meningkat. Dikutip dari laman resmi kemkes.go.id, hingga minggu (1/4/2020), jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 54.010. Hampir empat bulan lamanya berbagai sektor kehidupan di Indonesia lumpuh akibat pandemi Covid-19. 

Segala sektor publik ditutup atau dibatasi aksesnya guna mencegah penularan virus yang menyerang sistem pernapasan ini. Kondisi ini jelas berdampak pada rantai perekonomian masyarakat, terlebih mereka yang berada di ekonomi menengah ke bawah. Mungkin, bagi sebagian orang, pandemi ini bisa dinikmati karena tetap berpenghasilan karena pekerjaannya tidak terdampak oleh Covid-19. 

Namun, bagi sebagian yang lain, pandemi ini benar-benar meruntuhkan perekonomian mereka. Para pedagang di pasar contohnya, mereka terpaksa menganggur di rumah karena penutupan pasar. Para supir angkutan umum juga kehilangan lahan pekerjaannya. 

Tak ada sewa yang menggunakan jasa mereka akibat pembatasan sosial hingga pemberlakuan karantina daerah. Pedagang kecil juga turut menerima dampak yang sama. Mereka yang biasa menjajakan dagangannya di kantin sekolah, kini harus berdiam di rumah karena sekolah juga ‘diliburkan’ untuk mengurangi resiko penyebaran virus yang masih berkerabat dengan MERS dan SARS ini. 

Lumpuhnya perekonomian tersebut berdampak pada pemasukan rumah tangga di hampir semua daerah. Pengurangan karyawan pun terjadi pada banyak perusahaan untuk meminimalkan pengeluaran karena jelas pemasukan perusahaan menurun akibat musibah yang melanda hampir di semua negara di dunia. Angka pengangguran melonjak drastis, bahkan melebihi saat krisis moneter yang perah melanda Indonesia di tahun 2008 dulu. Pandemi ini ialah bencana yang lebih mengerikan daripada bencana alam bahkan tsunami yang pernah melanda Aceh.

 Jika saat tsunami dulu, jelas hanya daerah yang terkena bencana merasakan dampaknya, hanya sehari dalam musibah, lalu selanjutnya ialah masa-masa penyembuhan. Saat tsunami dulu, jumlah korban jiwa jelas sangat banyak, kerugiaan fisik juga tak terhitung. Namun, daerah yang tak terkena, bisa dengan mudah bahu membahu membantu menolong masyarakat yang terkena musibah. Berbeda dengan pandemi Covid-19, musibah ini dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat dunia, sehingga sulit rasanya akan mendapatkan bantuan dari luar. 

Karena sejatinya, semua sedang berperang melawan hal yang sama, berjuang membasmi Covid-19. Memang tak ada kerugian fisik yang kita alami, namun matinya perekonomian justru lebih banyak terjadi dan melumpuhkan berbagai sektor kehidupan lainnya. Efek dari bencana ini begitu banyak, sekolah-sekolah harus ‘diliburkan’ yang membuat anak-anak kehilangan waktu berharganya bersama guru dan teman di sekolah. Bencana ini juga memaksa tenaga medis terpaksa mengurangi interaksinya dengan keluarga karena menjadi gardu terdepan dalam menangani kasus Covid-19. Begitupun, ada banyak keluarga yang tak mampu memenuhi kebutuhan hariannya karena mata pencahariannya tergusur pandemi. 

Kerugian akibat pandemi ini tak mampu dibaca dengan cepat karena penyebarannya juga tak bisa diprediksi dengan mudah. Indonesia menjadi negara yang mencatatkan angka positif pertama di bulan Maret 2020, setelah kasus pertama di dunia dicatat di bulan November 2019 di Cina. Sejak kasus pertamanya, kini Indonesia menjadi negara dengan angka kematian yang sangat tinggi, bahkan tertinggi di ASEAN, yaitu 2.683 kasus, 5,22% dari kasus terkonfirmasi yaitu 51.427. 

Pandemi ini mengalahkan tsunami karena kerugian yang ditimbulkan masih terus terjadi tanpa bisa diprediksi kapan berakhirnya. Sehingga dampaknya akan sangat berpengaruh pada perekonomian negara. Menurut Kompas.com-18/05/2020, seberapa lama pandemi ini berlangsung dan seberapa dalam dampaknya bagi aktivitas sosial-ekonomi akan menentukan masa depan sektor perpajakan di Indonesia. Indonesia dengan bentuk negara kepulauan, sebenarnya dapat mendatangnya kemudahan bagi pencegahan penyebaran virus tersebut. 

Pulau-pulau yang terpisah harusnya bisa menjaga masyarakatnya tetap aman dengan pemberlakuan karantina daerah. Namun di sisi lain, pulau-pulau tersebut tak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Semua masih saling melengkapi, sehingga pemutusan hubungan dalam rentang waktu tertentu menjadi kendala utama saat menerapkan karantina daerah. Saling membantu ialah budaya bangsa Indonesia sejak dahulu. Bahkan dalam peribahasa, kita mengenal ungkapan “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Maknanya, bersama-sama dalam keadaan suka maupun duka. 

Saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia sedang berduka akibat adanya pandemi ini. Banyak yang terinfeksi sakit, banyak yang kehilangan orang tercintanya, dan banyak yang kehilangan pekerjaannya juga. Mereka sedang dalam kondisi tak normal dan membutuhkan bantuan dan pertolongan dari yang lain. Maka saatnyalah kita yang tak terdampak oleh Covid-19 seharusnya menjadi peringan beban mereka. 

Merasakan apa yang mereka rasakan akan mampu menumbuhkan rasa empati pada sesama. Dan seharusnya, sebagai sesama warga masyarakat Indonesia, kita dapat membantu mereka dengan sesuatu yang nyata. Ada cara yang sangat mudah bisa kita lakukan, tanpa mengkhususkannya untuk membantu saudara kita, yaitu membayar pajak. Mengapa dengan pajak? Mungkin itu menjadi pertanyaan pertama yang terlintas dalam benak kita. Tahukah kita bahwa pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara. 

Peran pajak sangat besar dalam pembangunan negara. Segala infrastruktur umum yang dapat kita nikmatinya ialah hasil dari pajak yang kita setorkan tiap tahunnya. Pajak memiliki beberapa fungsi yang perlu kita ketahui bersama. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, ada empat fungsi pajak, yaitu; 1) Fungsi Anggaran (Budgetair), artinya pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 2) Fungsi Mengatur (Regulerend), melalui kebijakan-kebijakan pajak pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. 3) Fungsi Stabilitas, dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhungungan dengan stabilitas harga agar dapat mengendalikan inflasi. Fungsi terakhir ialah fungsi Redistribusi pendapatan, artinya pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Dan saat ini, kepentingan umum yang menjadi fokus pemerintah ialah penanganan dan pencegahan penyebaran virus Corona. 

Sehingga sangat wajar jika belanja negara paling besar saat ini ialah penanganan Covid-19. Tiga pos alokasi anggaran meliputi penanganan kesehatan, Rp 24,10 T, penanganan dampak ekonomi Rp 7,13 T, dan penyedia jaring pengaman sosial sebesar Rp 25,34 T. Sehingga secara keseluruhan, total alokasi anggaran pada APBD untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19 mencapai 56,57 T (Kemendagri). Kebijakan pembayaran pajak juga mengalami penyesuaian. 

Ada banyak keringanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Mulai dari perpanjangan waktu pelaporan hingga penurunan tarif pajak (pajak.go.id). Hal ini dilakukan karena pemerintah sadar betul adanya kegonjangan pada wajib pajak akibat terdampak pandemi Covid-19. Sehingga, tak ada alasan bagi warga masyarakat Indonesia untuk tidak membayar pajak. Setoran pajak dari wajib pajak yang tepat waktu, sangat berarti guna membantu penyediaan fasilitas kesehatan sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan Corona virus. 

Dengan kesadaran bahwa pajak yang kita bayarkan digunakan untuk kemaslahatan bersama, diharapkan kita tetap taat pajak. Membayar pajak ialah salah satu kontribusi nyata kita dalam penanggulangan pandemi ini. Karena pajak kita untuk kita juga. Yuk, taat pajak untuk Indonesia bebas Corona, untuk Indonesia lebih sejahtera.(*)




TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL