DPRD Babel Desak Pemprov Tertibkan Tambang Liar Teluk Kelabat

Audensi nelayan Teluk Kelabat Dalam dengan pihak DPRD Bangka Belitung di Gedung DPRD Bangka Belitung.(fiz/wb)
Audensi nelayan Teluk Kelabat Dalam dengan pihak DPRD Bangka Belitung di Gedung DPRD Bangka Belitung.(fiz/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- DPRD Kepulauan Bangka Belitung mendesak Pemprov Bangka Belitung segera menertibkan aktivitas pertambangan di Teluk Kelabat Dalam.

Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Muhammad Amin, menyampaikan dengan disahkannya Perda RZWP3K harus segera dijalankan, agar tidak menimbulkan konflik antar masyarakat.

"Selain Satpol PP, bersama kita ajak Polda, TNI AL untuk menertibkan tambang ilegal tersebut. Saya juga kemarin sepakat kalau Satpol PP ditambah personilnya," ungkap Amin dalam rapat audiensi, Rabu (1/07/2020).

Senada dengan Amin, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Babel, Bong Ming Ming menyampaikan masyarakat Teluk Kelabat sudah lama berjuang dan memberikan ultimatum dalam tiga hari untuk Satpol PP harus ada tindakan. Teluk Kelabat terkenal unik lantaran terdapat jenis biota laut yang tidak dimiliki oleh daerah lain.

"Teluk Kelabat itu mirip dengan Danau Toba, di dalamnya terdapat pulau-pulau kecil, dan harus ada penelitian lebih lanjut untuk melihat apa saja yang ada di sana. Kita sudah berjuang sampai dalam Perda RZWP3K Teluk Kelabat Dalam zero tambang," tutur Bong Ming Ming.

Menanggapi permintaan dari DPRD, Kasat Pol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yamoa’a Harefa mengatakan tidak cukup waktu untuk tiga hari menyelesaikan itu semua, karena harus melakukan koordinasi, pemetaan, dan analisis terlebih dahulu. Berkaca dari kasus Sijuk ia menyampaikan tidak mau salah langkah dalam menurunkan personil.

"Kami sampaikan dari Satuan Pol PP kita siap turun. Tapi kita siap turun harus ada perhitungannya, siapa saja yang harus kita hubungi, dan kita harus cek juga kekuatannya. Untuk patroli juga kami sampaikan keterbatasan kami, bukan tidak mau patroli tapi kapal pun tidak ada, untuk menyewa kapal anggarannya pun tidak ada" ungkap Yamoa’a dalam rapat tersebut.

Disampaikan Yamoa’a meminta minimal penambahan personil serta adanya anggaran untuk sewa kapal agar dapat patroli, sehingga Satpol PP bisa melihat kejadian-kejadian secara langsung, bukan hanya laporan tanpa ada analisis lebih lanjut.

"Kami takut salah kalau langsung action, kami tidak mau terjadi seperti hal kemarin. Ini jadi pengalaman kami untuk action kedepan, terutama untuk koordinasinya pak, karena untuk permainan tambang ini seluruhnya, kesatuannya kita pahami bersama" kata Yamoa’a.

Yamoa’a menambahkan untuk informasi saat ini ada sekitar 400 ponton dan sangat sulit melihat keterbatasan jumlah personil Pol PP saat ini. Ia mengatakan semua butuh komitmen bersama dan meminta DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membawa pembahasan ini ke Forkominda.

"Ini sangat bagus sekali aspirasi dari masyarakat, dan kita semua antusias dan berkomitmen, mudah-mudahan membawa kebaikan untuk masyarakat Teluk Kelabat. Kami dari Pol PP sudah siap, personil nanti saya pulang langsung turun ke lapangan, kemudian kita cari informasi sedalam-dalamnya. Kalau Pol PP lebih kurang sekitar 100 personil siap turun karena personil kita hanya sekitar 250-an di provinsi ini, dan kita bagi yang piket setiap harinya menjaga keamanan. Jadi kita perlu bekerjasama dengan stakeholder terkait, pihak kepolisian, TNI, Dit Polair, Lanal karena melihat 400 ponton kan sangat banyak," tukas Yamoa’a.(fz/wb)




TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL