Minta Tambang Liar Ditertibkan, Aliansi Nelayan Teluk Kelabat Temui DPRD Babel

Sejumlah nelayan yang mengaku dari Aliansi Nelayan Teluk Kelabat melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Bangka Belitung terkait penolakan aktivitas tambang laut di ruang rapat Badan Musyawarah (Banmus), DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (01/07/2020).(fiz/wb)
Sejumlah nelayan yang mengaku dari Aliansi Nelayan Teluk Kelabat melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Bangka Belitung terkait penolakan aktivitas tambang laut di ruang rapat Badan Musyawarah (Banmus), DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (01/07/2020).(fiz/wb)

PANGKALPINANG, www.wow.babel.com --  Sejumlah nelayan yang mengaku dari Aliansi Nelayan Teluk Kelabat melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Bangka Belitung terkait penolakan aktivitas tambang laut di ruang rapat Badan Musyawarah (Banmus), DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (01/07/2020).

Audiensi ini turut dihadiri Dinas Kelautan Perikanan, PPLH, Kasat Pol PP Provinsi Babel, serta perwakilan mahasiswa.

Perwakilan Aliansi Nelayan Teluk Kelabat, Maryono menyampaikan  kedatangan mereka menuntut aktivitas tambang ilegal di wilayah perairan Teluk Kelabat Dalam ditertibkan.

"Kami ingin dalam waktu dekat ini tambang-tambang ilegal tersebut harus dihapuskan dari Teluk Kelabat Dalam, karena sudah ada perda zonasi, dan tugas untuk menegakkan perda tersebut dalam hal ini Satpol PP" kata Maryono saat diwawancarai, Rabu (01/07/2020).

Maryono menyebutkan kondisi Teluk Kelabat Dalam saat mengalami kerusakan parah, banyak ikan-ikan serta terumbu karang yang hancur akibat KIP dan tambang ilegal tersebut. Kemudian membuat nelayan sulit mendapatkan hasil maksimal saat melaut karena ekosistem yang rusak. 

"Terakhir harapan kami tidak banyak kepada pemerintah daerah untuk menanggapi tuntutan kami, apabila pemerintah daerah tidak bisa menanggapi permintaan kami yang sudah berulang-ulang kali kami akan turun sendiri dengan massa yang lebih banyak untuk memberikan peringatan kepada penambang ilegal tersebut," tutur Maryono. 

Menanggapi tuntutan dari perwakilan nelayan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Amin mengatakan butuh seluruh elemen dalam menyelesaikan persoalan ini. Ia menyampaikan dalam menetapkan Perda RZWP3K, DPRD sudah memperjuangkan untuk wilayah Teluk Kelabat Dalam zero tambang. Kemudian dalam penegakan Perda ini butuh tindakan dari pemprov dalam hal ini dinas terkait. 

"Kami DPRD selain menetapkan zonasi wilayah dalam Perda RZWP3K hanya bisa berteriak seperti ini, yg menjalankannya pihak eksekutif. Kita harus bersama menangani ini, kita turun, Pol PP turun, nelayan turun, mahasiswa turun. Kembali kepada kita semua mau atau tidaknya. Kalau kita ragu tidak akan selesai," kata Amin. 

Amin menyampaikan akan menunggu dalam waktu tiga hari untuk melihat perkembanganan dari Satpol PP Provinsi Babel untuk pemetaan dan analisis sebelum turun ke lapangan.(fiz/wb)




TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL