Dinas ESDM Babel Akan Serahkan 700 IUP Ke Pemerintah Pusat

Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Amir Syahbana.(fiz/wb)
Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Amir Syahbana.(fiz/wb)

PANGKALPINANG, www.wow.babel.com -- Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) resmi terbit setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (10/06/2020) yang lalu.

Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Amir Syahbana saat ditemui wartawan di Kantor Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyampaikan sekarang ini memang benar keluar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Secara subtantif itu perubahannya lebih kepada narture otoritas.

"Kewenangan yang awalnya bupati, gubernur, menteri sekarang semuanya menjadi kewenangan menteri, bicara tanggapan kita ini warga negara Indonesia namanya sudah diundangkan sudah masuk lembar negara, mau tidak mau, suka tidak suka harus ikut," ungkap Amir saat diwawancarai, Kamis (02/07/2020).

Disampaikan Amir di Bangka Belitung ada sekitar 700 IUP yang terdaftar di Dinas ESDM, dan mempertanyakan kesanggupan Dirjen Kementerian dalam mengelola banyaknya IUP di Indonesia.

"Jika ditanya apakah meringankan artinya kan menghilangkan pekerjaan, sebagai ASN what the next my job," imbuh Amir. 

Kemudian ketika disinggung terkait pernyataan Gubernur tentang relaksasi ekspor timah, Amir menjelaskan Dinas ESDM tetap patuh dengan payung hukum yang sudah ditentukan pemerintah pusat.

"Kami gak bisa, harus tetap ikut aturan, tapi maksud Pak Gubernur seperti relaksasi lah dikondisi seperti ini, namanya juga usulan, berupaya, sebagai kepala daerah beliau tahu yang easy money itu kan tambang timah, bandingkan yang gak terlalu cepat untuk emergency cases," tukas Amir.(fn/wb)




MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE