Konflik Tambak Udang di Rambat, Imron Minta Pemda Tegas

Audensi warga dengan DPRD Bangka Barat mengenai penolakan tambak udang.(rul/wb)
Audensi warga dengan DPRD Bangka Barat mengenai penolakan tambak udang.(rul/wb)

MUNTOK,www.wowbabel.com -- Kades Rambat Ali Imron mengungkapkan permasalahan penolakan warganya terkait perusahaan tambak udang di Desa Rambat belum tuntas hingga sekarang. 

Ia pun meminta pemerintah tidak membiarkan masalah ini  berlarut-larut dan harus ada tindakan tegas.

"Hitung-hitung tidak ada hasil yang dibahas kemarin kami datang ke DPRD itu berdasarkan surat, saya minta difasilitasi kemarin," ungkap, Rabu (08/07/2020).

Imron mengatakan inti yang disampaikan pihak Desa dan Masyarakat Rambat ada ketegasan dari Pemerintah Daerah Bangka Barat untuk permasalahan penolakan warga terkait aktivitas tambak udang tersebut.

"Minta ada ketegasan ibarat ngambil sikaplah jangan macam ini, terus terang yang jadi korbannya masyarakat. Terus saya juga jadi korban karena tidak ada kepastian hukum tadi," tuturnya.

Ditambahkan Imron, sebenarnya secara aturan sudah jelas sebelum ada IPAL maka perusahaan tidak diperbolehkan beraktivitas apalagi membuang limbah.

Imron menyayangkan hal ini sudah berkali-kali ditolak dengan pembicaraan di legislatif berkali-kali hingga menimbulkan konflik sosial. Warga melakukan perlawanan dengan mengeroyok salah satu karyawan tambak udang.

"Mereka juga kan melakukan perlawanan itukan bukan tanpa sebab, sebabnya itu gara-gara orang perusahaan ini buang limbah ke sungai. Kapal tidak serta merta tidak langsung mukul," ungkap Imron.

Ditambahkan Imron dirinya selaku kades bukan bermaksud anti investasi dari pemerintah karena dirinya ingin juga mendukung program pemerintah.

"Saya juga dukung program pemerintah, kalau aturan lah jelas pendekatan kepada masyarakat bagus ini macam mana cerita kontribusi kepada masyarakat desa macam mana," terang Imron.

Menurut Imron yang disampaikan ini semua adalah murni apa yang selalu dikeluhkan masyarakat kepada dirinya tidak ada serta merta ingin melawan apalagi menentang pemerintah sendiri.

Imron menambahkan setidaknya investasi pemerintah daerah harus bisa diterima masyarakat setempat dan ada kontribusi serta berjalan sesuai aturan.

"Kalau dari awal prosesnya sudah benar tidak seperti ini ceritanya kan," tukas Imron.(rul/wb)




MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE