Dinkes Babel Akan Sesuaikan Tarif Rapid Test Jadi Rp 150 Ribu

Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung, Hermain.(fiz/wb)
Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung, Hermain.(fiz/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com --  Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bangka Belitung (Babel) akan menyesuaikan harga Rapid Test di Babel. 

Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung, Hermain menyampaikan hal itu sesuai Surat Edaran (SE) Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan RI tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test. 

"Harga tertinggi Rp 150 ribu berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan rapid test atas permintaan sendiri, jadi bukan program, kalau program gak bayar, misalkan ada orang yang terkena kasus terindikasi covid, atau ketika orang mau bepergian harus ada surat keterangan hasil rapid, itu berbayar namanya," ungkap Hermain saat diwawancarai, Selasa (14/07/2020)

Hermain kemudian menyampaikan ketika pihaknya mendapatkan SE tersebut kemudian melakukan vicon pada Jumat, (10/07/2020) yang lalu.

"Ternyata yang benar-benar siap melaksanakan itu Kimia Farma sama Prodia, karena pada saat itu mereka mungkin sudah menyiapkan rapid test kit-nya itu cukup banyak, dan sampai saat ini tidak ada keluhan dari masyarakat tentang rapid test dan komitmen dari fasyankes juga cukup kuat untuk mematuhi surat edaran tersebut," tutur Hermain.

Hermain mengatakan untuk rumah sakit dan klinik kesehatan yang lainnya sedang bersiap untuk mematuhi SE tersebut. Persoalannya sebelum terbitnya SE Rumah Sakit dan Klinik mendapatkan Rapid Test diharga yang lebih mahal.

"Tetapi dalam prinsipnya mereka akan menyesuaikan untuk mematuhi SE tersebut, karena itu sudah berlaku nasional. Kalau harapan kita setelah mereka mendapatkan surat dari Dirjen Yankes mereka langsung menyesuaikan. Nah kita sudah bersurat ke Gugus Tugas Provinsi, agar gubernur mengirimkan surat ke Gugus  Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota," terang Hermain.

Disampaikan Hermain harapan dari Dinas Kesehatan Provinsi Babel agar SE dari Kementerian Kesehatan ini dapat dipatuhi secara bersama. Jika tidak dipatuhi akan diberi teguran. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota itu akan melakukan pemantauan terhadap pelayanan kesehatan untuk Rapid Test tersebut.

"Kalau ada yang lebih akan dipanggil oleh Dinkes Kabupaten/Kota setempat, apa alasannya menarik lebih, tapi sampai saat ini belum ada yang aduan dari masyarakat karena menarik diatas tarif yang ditentukan, karena sejak ada SE tersebut bagi yang tidak bisa menyesuaikan dengan tarif mungkin dia akan menutup pelayanan untuk rapid, daripada nanti bermasalah, karena memaksakan melayani dia rugi, kan gitu. Terutama rumah sakit swasta karena sudah membeli dengan harga yang tinggi dan harapan kita pemerintah pusat pun sudah bisa menyiapkan rapid test dengan harga yang di sesuaikan," tutur Hermain.

Ia menambahkan sejauh ini respon dari asosiasi rumah sakit baik itu Persi ataupun Arsada menghargai keputusan dari pusat tersebut. Rapid test sendiri bukan diagnosa tapi upaya penjaringan (screening) jadi tingkat akurasinya akan berbeda, variasi harga juga mempengaruhi tingkat akurasi Rapid Test tersebut.

"Jadi dipasaran dari kemenkes yang seharusnya banyak melakukan evaluasi terhadap akurasi, kalau didaerah kita kan susah, karena harus diteliti, merk itu berapa tingkat akurasinya, merk ini berapa akurasi nya, dan itu tidak wewenang Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, tapi Menteri Kesehatan tetap melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap yang beredar terutama dirjen Palmakes,” tukasnya.(fiz/wb)





TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL