WALHI: Pengadilan Negeri Sungailiat Harus Transparan Tangani Kasus Tambang Ilegal di Desa Cit

Caption: Ilustrasi.
Caption: Ilustrasi.

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com,--
WALHI Bangka Belitung mengapresiasi bergulirnya penegakan hukum terhadap aktivitas perusakan lingkungan pada kasus tambang timah ilegal di kawasan hutan desa Cit kecamatan Riau Silip, oleh GAKKUM KLHK bersama aparatur penegak hukum lainnya di Babel. Sejak Juli 2018 lalu perkara ini masih berproses di Pengadilan Negeri Sungailiat kabupaten Bangka. 

WALHI Babel mencatat, kurang lebih 1.053.253,19 hektar lahan di Babel rusak dengan kondisi kritis dan sangat kritis atau 64,12 persen dari luas daratan Babel. Kerusakan terparah terjadi di pulau Bangka yakni 810.059,87 atau 76,91%. Aktivitas tambang timah telah menyebabkan lingkungan baik ruang darat dan pesisir laut di Babel menjadi rusak dan sangat memprihatinkan. Babel telah kehilangan lahan produktif seluas 320.760 hektar dalam waktu 10 tahun.

Di sisi lain, negara dirugikan dari kegiatan industri ekstraktif sumber daya alam di pertambangan timah ini. Dari tahun 2004-2014, ICW mencatat kerugian negara dari timah sebesar Rp 68 triliun dari pajak, biaya reklamasi, royalti, pajak ekspor dan penerimaan non pajak akibat dari tata kelola yang buruk. 

Berdasarkan laporan DIKPLHD Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2019, kualitas air di 11 sungai yang berada di wilayah Babel tidak memenuhi standar baku mutu badan air kelas II dengan kategori tercemar ringan dan berat. Tercemarnya air ini jelas membahayakan lingkungan dalam jangka panjang. 

“Babel Rentan dengan bencana seperti banjir dan kekeringan sebagai akibat dari rusaknya kawasan hutan dan DAS yang merupakan wilayah resapan air dan sumber mata air tanah, hilangnya lahan produktif untuk sumber dan ketahanan pangan, kerusakan terumbu karang, mangrove,dan padang lamun di pesisir laut. Flora dan fauna endemik yang terancam punah, tanpa terkecuali merusak kearifan lokal masyarakat setempat. Bekas-bekas lubang tambang tidak dilakukan reklamasi dibiarkan menganga begitu saja, mengancam keselamatan jiwa dan tempat bersarang bagi nyamuk,” ungkap Direktur Eksekutif Daerah WALHI Bangka Belitung,
Jessix Amundian, dalam keterangan rilisnya, senin (20/7/2020)

Hal tersebut di sampaikan dalam menyikapi persidangan pada hari Kamis,16 Juli 2020 lalu di Pengadilan Negeri Sungailiat terkait dugaan tindak pidana pertambangan timah ilegal di kawasan hutan desa Cit yang diberitakan di beberapa Media.

WALHI Babel menilai, pengadilan harus mampu mengungkap fakta kejahatan lingkungan di sektor Sumber Daya Alam dari pemodal tambang ilegal sampai ke hulunya, tidak hanya di wilayah hilir saja. Penegakan hukum sebagai bagian dari upaya meminimalisir celah kerugian Negara dan memutus rantai kerusakan lingkungan hidup di Babel.

Korporasi tambang yang terlibat menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, serta menjual pasir timah yang bukan dari wilayah IUP nya, mutlak dilakukan penegakan hukum apabila nanti terbukti ikut terlibat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana perintah UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba pasal 161.

“Kami percaya Pengadilan Negeri Sungailiat akan mengadili kasus ini dengan seadil-adilnya, transparan dan berangkat dari perspektif penyelamatan lingkungan hidup di Bangka Belitung. UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,  UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba, UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan paket instrumen hukum yang kuat sebagai dasar pertimbangan aparatur penegak hukum di pengadilan dalam memutus perkara terhadap pemodal tambang timah ilegal di kawasan hutan yang telah merugikan Negara dan Lingkungan hidup," ujarnya.

"Kita akan pantau dan kawal jalannya proses persidangan kasus ini sebagai bagian dari hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” pungkas Jessix. (ril/*)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL