Bawaslu Babar Sudah Panggil ASN, Tinggal Menunggu Klarifikasi Partai

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Rio Febri Fahlevi danKordiv Pengawasan Humas dan Hubal Anas Ekarivas. (Chairul/wowbabel)
Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Rio Febri Fahlevi danKordiv Pengawasan Humas dan Hubal Anas Ekarivas. (Chairul/wowbabel)

MUNTOK, wowbabel.com - Bawaslu Kabupaten Bangka Barat panggil Kepala BKPSDMD Bangka Barat dan ASN terkait yang diklaim parpol diusung sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Bangka Barat yaitu Kepala Bappeda Bangka Barat H.Muhammad Effendi, Kamis (23/7/2020).

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Rio Febri Fahlevi mengatakan pemanggilan ini terkait klarifikasi terhadap pernyataan Ketua DPC PDIP Bangka Barat yang menyebutkan Effendi akan direkomendasikan sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Bangka Barat dampingi Petahana Bupati Bangka Barat, Markus.

"Bahwa seorang ASN Bangka Barat sudah mendapatkan mandat ataupun sudah menuju persiapan diundang ke DPP," ucap Rio, Kamis, (23/07/2020).

Ketua menyebutkan sesuai dengan aturan UU nomor 5 tahun 2014 bahwa ASN dilarang mendekatkan diri atau mendeklarasikan diri serta menunjukkan simbol partai politik.

"Apalagi ini pernyataannya sudah di klaim sepihak oleh PDIP bahwa sudah berpasangan dan hari ini kita mengundang BKD selaku pemangku kepentingan pembinaan kepegawaian dan juga pak Fendi," ucapnya.

Rio mengatakan hasil klarifikasinya yang bersangkutan tidak tahu menahu jadi tinggal menunggu hasil klarifikasi dari pihak PDIP nya yakni ketua DPC yang berhalangan hadir hari ini karena masih tugas luar di DPRD Kabupaten Bangka Barat.

"Jadi konfirmasi minta di Senin terkait dengan pernyataan itu kita tahu seorang ASN kan ada batasan terlibat politik praktis," ujarnya.

Rio menyebutkan hasil klarifikasi dari ASN tersebut sepengetahuan belum ada untuk mencalonkan atau mengundurkan diri apalagi keterlibatan dengan Partai Politik.

"Jadi Bawaslu tetap menerapkan asas praduga tidak bersalah kita tidak bisa mengamini semua opini yang dibangun diluar," tukasnya.

Kata Rio keputusannya nanti bisa diambil setelah mendapat klarifikasi juga dari Ketua DPC PDIP terkait klaim ASN yang akan direkomendasikan oleh Partainya.

Ditambahkan Korp Pengawasan Humas dan Hubal Anas Ekarivas mengatakan bahwa   jikalau ASN jadi bakal calon maka harus mengundurkan diri dan keputusan BKN berdasarkan aturan yang ada.

"Kami sudah menyampaikan ke pak Fendi dan pak Antoni kami sudah menyampaikan jika ada ASN yang melakukan pendekatan itu tidak dibolehkan," ujarnya. (rul/wb)



MEDSOS WOWBABEL