Bawaslu Babar Tunggu Klarifikasi DPP PDIP

Caption: Bawaslu Bangka Barat memanggil ASN yang Dikabarkan Bakal Menjadi Calon Wakil Bupati Bangka Barat, Kamis (23/7/2020). (rul/wb)
Caption: Bawaslu Bangka Barat memanggil ASN yang Dikabarkan Bakal Menjadi Calon Wakil Bupati Bangka Barat, Kamis (23/7/2020). (rul/wb)

MUNTOK, www.wowbabel.com -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Barat telah memanggil Kepala BKPSDMD Bangka Barat dan Muhammad Effendi yang merupakan salah satu ASN yang dikabarkan diusung partai politik  sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Bangka Barat, Kamis (23/07/2020).

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Rio Febri Fahlevi, mengatakan pemanggilan ini terkait klarifikasi terhadap pernyataan Ketua DPC PDIP Bangka Barat yang menyebutkan Effendi akan direkomendasikan sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Bangka Barat mendampingi Petahana Bupati Bangka Barat Markus.

"Kita memanggil ASN yang  sudah diklaim sepihak oleh PDIP bahwa sudah berpasangan dan hari ini kita mengundang BKD selaku pemangku kepentingan pembinaan kepegawaian dan juga pak Fendi," ujarnya, Kamis (23/7/2020).

Rio membeberkan, hasil klarifikasi dari ASN tersebut bahawa dirinya tidak  mencalonkan diri atau mengundurkan dari ASN, apalagi keterlibatan dengan Partai Politik.

"Bawaslu tetap menerapkan asas praduga tidak bersalah kita tidak bisa mengamini semua opini yang dibangun diluar," katanya.

Pihaknya, akan melakukan pemanggilan dan klarifikasi dari ketua DPC PDIPP terkait klaim ASN yang akan direkomendasikan oleh Partainya.

"Kalau dari pihak ASN katanya dia tidak tahu menahu. Kita menunggu hasil klarifikasi dari pihak PDIP nya yakni ketua DPC yang berhalangan hadir hari ini karena sedang tugas di luar Babar," ujarnya. 

Ia menyebutkan, sesuai dengan aturan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 bahwa ASN dilarang mendekatkan diri atau mendeklarasikan diri serta menunjukkan simbol partai politik.

Sementara itu, Korp Pengawasan Humas dan Hubal, Anas Ekarivas mengatakan bahwa ASN jadi bakal calon maka harus mengundurkan diri dan keputusan BKN berdasarkan aturan yang ada.

"Kami sudah menyampaikan ke pak Fendi dan pak Antoni  jika ada ASN yang melakukan pendekatan politik itu tidak dibolehkan," ujarnya. (rul/wb)




TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL