Dipanggil Bawaslu, Ketua PDIP Babar Beri Klarifikasi, Annas : ASN Effendi hanya sebatas komunikasi penjajakan biasa

Ketua DPC PDIP Kabupaten Bangka Barat (Babar) H. Badri Syamsu memenuhi panggilan Bawaslu Kabupaten Babar. (Chairul/wowbabel)
Ketua DPC PDIP Kabupaten Bangka Barat (Babar) H. Badri Syamsu memenuhi panggilan Bawaslu Kabupaten Babar. (Chairul/wowbabel)

MUNTOK, wowbabel.com - Ketua DPC PDIP Kabupaten Bangka Barat (Babar) H. Badri Syamsu memenuhi panggilan Bawaslu Kabupaten Babar terkait konfirmasi pernyataan rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP yang mengarah kepada salah satu ASN di Kabupaten Babar yakni Kepala Bappeda, Muhammad Effendi.

Badri bertemu Ketua Bawaslu Babar, Rio Febri Fahlevi didampingi Korp Pengawasan Humas, Hubal Ekariva Annas Asmara, di ruang rapat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, Kamis, (30/07/2020).

Hubal mengatakan bahwa setelah dilakukan konfirmasi, Ketua DPC PDIP Kabupaten Babar mengklarifikasi bahwa rekomendasi tersebut belum keluar untuk pasangan Markus dan Effendi.

"Setelah dilakukan konfirmasi, beliau menyampaikan bahwa belum ada rekomendasi sudah dijelaskan dari DPP," kata Annas.

Annas menuturkan, bahwa pihaknya juga menanyakan langsung terkait ASN Effendi apakah masuk dalam penjaringan partai PDIP.

"Kami juga menanyakan apakah ada penjaringan di PDIP atas nama Effendi," kata Annas untuk memastikan ulang informasi yang beredar.

Annas mengatakan, bahwa Ketua DPD PDIP Babar, Badri juga mengklarifikasi bahwa belum ada nama Markus dan Effendi yang dipanggil ke DPP.

"Terus ditanya juga pak Fendi ikut tidak, katanya tidak ada nama pak Fendi ikut juga katanya Markus dan Effendi dipanggil ke DPP, tidak ada," ungkapnya.

{separator]

Annas menjelaskan, hasil dari konfirmasi ini Ketua DPC PDIP yang sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat itu mengakui bahwa antara Effendi dengan PDIP hanya melakukan komunikasi biasa.

"Tapi kalau komunikasi dengan partai ada, tapi komunikasi masih sebatas komunikasi saja, bahasanya sebatas, biasa penjajakan seperti nanya kamu macam mana?, hanya sebatas penjajakan," ujarnya.

Setelah pemanggilan terhadap semua pihak terkait sudah dilakukan, kata Annas, tahapan selanjutnya adalah Pleno sebelum keputusan.

"Sekaligus kami sampaikan juga tadi, kalau sekira memang pak Fendi yang dapat rekomendasinya maka kami mengimbau untuk mematuhi aturan UU 5 Tahun 2014 tentang ASN," tutur Annas. (rul/wb)



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE