Pilkada Babar 2020: Petahana Wajib Cuti

Ketua KPU Bangka Barat, Pardi.(rul/wb)
Ketua KPU Bangka Barat, Pardi.(rul/wb)

MUNTOK,www.wowbabel.com -- Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat, Pardi menyampaikan syarat pencalonan untuk Petahana di Pilkada 2020 ini harus menyertakan surat bukti pengajuan cuti pada saat mendaftar sebagai calon kepala daerah.

Pardi menjelaskan dalam UU No 10 tahun 2016 bunyinya bahwa Petahana Bupati/Gubernur yang mencalonkan di tempat yang sama wajib mengajukan cuti selama masa kampanye.

Sementara di PKPU no 1 tahun 2010 terkait pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur,  Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota untuk Pilkada tahun 2020 ada butir di pasal 4 ayat 1 poin r menyatakan secara tertulis atau bersedia cuti diluar tanggungan negara selama masa kampanye.

"Jadi petahana wajib menyatakan secara tertulis bersedia cuti diluar tanggungan jadi ini menjadi syarat calon jadi Bupati yang Petahana, kalau dia mencalonkan dia menjadi syarat calon untuk segera mengajukan cuti" ucap Pardi, Rabu (29/07/2020).

"Minimal adalah pernyataannya pribadi dia untuk cuti selama masa kampanye, iya pada saat mendaftarkan dia harus sudah mengajukan itu karena itu merupakan bagian dari kelengkapan," imbuhnya. 

Pardi menuturkan pengajuan bukti cuti tersebut harus ikut dilampirkan saat mendaftarkan ke KPU karena salah satu syarat kelengkapan calon.

"Nanti kelengkapan berkas itu bisa dilengkapi pada saat pencalonan misalnya ada surat keterangan yang menerangkan. Kalau cuti misalnya diajukan ke gubernur jadi ada surat dari gubernur bahwa betul yang bersangkutan sudah mengajukan cuti" terangnya.

Pardi menjelaskan beda dengan bahasa di UU masih bersifat umum bahwa Petahana wajib cuti selama masa kampanye tapi di PKPU aturannya lebih detail.

"Tetapi di PKPU dia sudah harus mengajukan cuti pada saat pencalonan walaupun nanti persetujuan cutinya itu nanti ditandatangani pejabat berwenang, ya pastinya pada saat kampanye" ujarnya.

"Artinya ketika pencalonan ini yang bersangkutan masih bupati cuma surat pengajuan cutinya sudah diajukan," ujar Pardi.

Pardi mengatakan hal itu akan jadi syarat kelengkapan dokumen dan akan ditembuskan juga ke Bawaslu serta gubernur.

"Kalau cuti diluar tanggungan negara inikan berarti fasilitas-fasilitas yang ditanggung negara harus dilepaskan," tegas Pardi. 

Ketika bupati sebagai Petahana cuti maka pimpinan daerah akan ditunjuk gubernur seorang pejabat sementara (Pjs) untuk mengambil alih pimpinan daerah sampai habis masa kampanye.

Pardi menganggap hal ini penting untuk diketahui masyarakat dan para calon karena pada saat mencalonkan harus tahu semua konsekuensinya.

"Selama masa kampanye cutinya, penetapan biasanya dua hari tanggal 25 atau 26, masa kampanye selama 71 hari setelah itu yang bersangkutan balik lagi sebagai bupati lanjut lagi sampai jabatannya habis," tukas Pardi.(rul/wb) 



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL