Kekurangan Murid, Lima SMP di Pangkalpinang Terancam Tutup

Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither.(hen/wb)
Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither.(hen/wb)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com -- Sebanyak lima sekolah swasta pada tingkat SMP di Kota Pangkalpinang berpotensi tutup atau tidak beraktivitas lagi. Akibatnya, sebanyak 66 tenaga pendidik terancam kehilangan pekerjaan.

"Ada lima sekolah swasta yang berpotensi tutup dan 66 pegawai tenaga pendidik kehilangan pekerjaan," ujar Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither, Senin (3/8/2020). 

"Bahkan ada sekolah swasta yang hanya menerima 4 hingga 5 siswa," ujar Chris, dalam konferensi pers Ombudsman Babel terkait temuan dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan PPDB tingkat SMP di Kota Pangkalpinang. 

Chris menjelaskan dari data pengawasan yang ditindaklanjut oleh Ombudsman Babel, ditemukan adanya 6 dugaan maladministrasi terkait pelaksanaan PPDB tahun ini di Kota Pangkalpinang, salah satunya terkait dugaan tidak memberikan pelayanan dan berpihak. 

Pasalnya, ditemukan adanya dugaan tidak memberikan pelayanan kepada SMP Swasta dimana keluhan dan permintaan solusi terkait PPDB tidak diberikan pelayanan yang baik sehingga pihak SMP Swasta sangat dirugikan. 

Pihak sekolah swasta pun meminta Disdikbud Kota Pangkalpinang tegas dalam menerapkan aturan tentang kuota. Jika terdapat penambahan rombel dan pembangunan gedung baru, diproyeksikan dalam beberapa tahun ke depan akan ada SMP Swasta yang tutup. 

"Kenapa bisa terjadi, tidak mungkin untuk menutup operasional dengan jumlah siswa yang masuk hanya berjumlah 4 dan 5 orang. Dibandingkan sekolah negeri yang lebih dari cukup," ujar dia. 

Selain itu, Ombudsman Babel juga menyoroti temuan dugaan maladministrasi penyimpangan prosedur terkait adanya 934 calon peserta didik yang masuk ke SMP Negeri diluar prosedur yang berlaku.

"Pihak sekolah swasta sampai saat ini merasa tidak terakomodir dan tidak terfasilitasi dengan dinas pendidikan. Penyalurannya yang tadi tidak terakomodir memang semuanya disalurkan ke sekolah negeri," ujar Chris. 

"Dari data jumlah keluaran rombel yang tersedia tadi 3 ribu sekian, sedangkan jumlah yang lulus di Pangkalpinang ini ada 4 ribu, sehingga ada kelebihan sekitar 500 dan ini semua disalurkan ke negeri. Ini juga menjadi keluhan sekolah swasta," ungkap dia. 

Selain itu, adapun dampak dari penambahan rombel dan penambahan gedung tersebut. Lebih lanjut dikatakan Chris, mau tidak mau penambahan rombel tersebut akan ada sumbangan atau pungutan. 

Pasalnya, jika dilihat dari skema penganggaran pemerintah tentunya tidak memungkinkan dalam waktu dekat terdapat anggaran yang tersedia untuk membangun gedung.

"Apabila ini ada 9 sekolah ya, ada 7 sekolah harus penambahan gedung. Kita tidak tahun dari mana anggarannya, KBM ini sudah mulai berjalan. Syukurnya saat ini aktivitas sekolah masih menggunakan daring, jika nanti tatap muka sudah dilaksanakan nanti kita tahu bagaimana teknisnya," ungkap Chris. 

"Bahkan kami temukan satu sekolah yang mewajibkan membawa sarpras meja guru dan lain-lain yang menyediakan itu adalah orang tua," bebernya.(hen/wb) 







MEDSOS WOWBABEL