Temuan Ombudsman Babel, 934 Calon Siswa SMP Masuk Diluar Prosedur

Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither.(hen/wb)
Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither.(hen/wb)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com -- Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung membeberkan sejumlah temuan terkait dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan PPDB pada tingkat SMP di Kota Pangkalpinang. 

Baca Juga: Ombudsman Babel: Ada Enam Dugaan Maladministrasi PPDB SMP di Pangkalpinang

Dari data yang dikumpulkan dan ditindaklanjuti oleh Ombudsman, ditemukan adanya enam dugaan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur, permintaan imbalan, keberpihakan, penyalahgunaan wewenang, tidak memberikan pelayanan hingga konflik kepentingan. 

"Mulai dari dugaan penyimpanan prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan permendikbud dan lain-lain," ungkap Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither, Senin (3/8/2020). 

Ombudsman Babel juga menyoroti temuan dugaan maladministrasi penyimpangan prosedur terkait adanya 934 calon peserta didik yang masuk ke SMP Negeri diluar prosedur yang berlaku.

"Selain itu penyalahgunaan wewenang kebijakan kepala dinas yang tidak sesuai wewenang dan keluar keputusan lain, permintaan imbalan atau ada pungutan atau sumbangan untuk PPDB dan konflik kepentingan jalur titip menitip," bebernya. 

Sedangkan dasar PPDB di tingkat SD/SMP di Kota Pangkalpinang secara prosedur ada empat, yakni Keputusan Kepala Disdikbud Kota Pangkalpinang tentang Juknis PPDB, Permendikbud PPDB Nomor 44, pedoman PPDB dan SK Kepala Disdikbud tentang penetapan kuota PPDB. 

"Di empat poin ini justru paling banyak terjadi pelanggaran," ungkapnya," kata Chris. 

Menurutnya, khususnya di Perwako tentang Keputusan Kepala Disdikbud Kota Pangkalpinang tentang juknis dan kuota, dimana kuota telah ditetapkan namun ternyata ada penambahan yang tidak main-main.

"Penambahannya terjadi di atas 80 persen hampir mencapai 100 persen," lanjutnya. 

"Bahkan cukup ironisnya tidak mengakomodir kebutuhan dari sekolah swasta. Dari sekolah yang kami data ada banyak hal yang dikeluhkan oleh sekolah swasta," ujar Chris. 

Padahal terdapat empat jalur pendaftaran yang diakomodir oleh kemendikbud. Namun di Kota Pangkalpinang, kata Chris, ditemukan lagi satu dari empat jalur yang ditetapkan tersebut. 

"Tetapi yang lucunya di Kota Pangkalpinang ada lagi jalur yang lain. Saya enggak tahu itu jalur apa, kami pikir itu di Ombudsman tentunya itu diluar prosedur, ya," tandanya.(hdd/wb)





MEDSOS WOWBABEL