Disdikbud Pangkalpinang Sebut Penambahan Rombel untuk Akomodir Siswa

Caption: Plt Kadisdikbud Kota Pangkalpinang Eddy Supriadi. (hdd/wb)
Caption: Plt Kadisdikbud Kota Pangkalpinang Eddy Supriadi. (hdd/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pangkalpinang  menanggapi catatan Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung terkait adanya kebijakan penerapan kuota maupun penambahan rombongan belajar (rombel) sehingga tercatat beberapa SMP swasta berpotensi tutup dan66 tenaga pendidik kehilangan pekerjaan.

Plt Kadisdikbud Kota Pangkalpinang Eddy Supriadi, menyatakan hal itu merupakan kebijakan diskresi dinas untuk memastikan dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, aspirasi serta protes masyarakat yang kondisi anak-anaknya ingin bersekolah sehingga pihaknya mengakomodir hal tersebut.

"Jadi bukan soal tambahan rombongan belajar sekolah swasta itu tutup. Swasta itu kan punya yayasan, mereka berdiri juga kami evaluasi, kekuatan finansialnya, sarana prasarana, tenaga pendidikan dan seterusnya sesuai aturan," kata Eddy, Rabu (5/8/2020).

Pemerintah kata Eddy, berkewajiban menjamin wajib belajar 9 tahun dengan tidak dipungut biaya. Selain itu tidak adanya diskriminatif dalam hal pendidikan.

"Kami tidak mengintervensi siswa-siswa untuk masuk ke negeri atau swasta. Tapi kerena negeri ini urusan pemerintah yang harus kami layani secara maksimal berkeadilan, tidak diskriminatif dan tidak memandang profesi dari petinggi negeri maupun rakyat-rakyat jelata, itu harus terakomodir," ujarnya.

Sedangkan disisi lain terkait sekolah swasta berpotensi tutup, Eddy mengaku tidak mengetahui secara pasti. Namun, dinas akan mengevaluasi hal tersebut.

"Diminta atau tidak pun kami akan mengukur kelayakan sekolah tersebut dan tidak mungkin kami hari ini melarang swasta mau berdiri. Itu kompetitor swasta, ya," kata Eddy.

Kembali kepada kebijakan menerapkan aturan atau pengaturan tentang kuota, Eddy berterus terang mengaku, pembukaan jalur penerima peserta didik baru melalui empat jalur, melalui online dan langsung diluar jaringan (luring) atau mendatangi sekolah-sekolah.

"Awalnya kapasitas sekolah negeri itu kapasitasnya sekitar 2000 siswa yang akan kita akomodir mengacu kepada 32 siswa per ruang kelas. Sedangkan swasta kapasitas ada sekitar 65 ruang kelas mereka. Sedangkan kuota itu yang kami buat setelah itu sistem online maupun luring sudah selesai itu banyak masyarakat yang klaim dan ingin bersekolah menyampaikannya ke dinas," ujar Eddy.

Lebih lanjut, Ia menyampaikan penambahan rombel merupakan diskresi dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan aspirasi serta protes masyarakat, sehingga pihaknya mengakomodir hal ini.  

"Saya katakan tadi ini bukan penerimaan apa-apa, tetapi anak-anak mau sekolah atau kami tidak diskriminatif, dan kami akomodir anak-anak yang mau bersekolah. Kita memandang wajib belajar 9 tahun tidak diskriminatif ya, mau anak guru, anak kepala dinas, anak pejabat dan lainnya itu tidak ada urusan yang penting kami jamin hak-hak dasar mereka. Tidak ada istilah titip menitip. Masa harus paksa masuk swasta itu hak anak-anak," katanya.

Terkait catatan Ombudsman Babel ditemukan adanya SMP Swasta hanya menerima sedikit pendaftar, menurut Eddy persoalan itu justru merupakan pada misi dan program apa yang mau dijual sekolah tersebut.

"Sebetulnya mereka lah yang punya misi dan program apa yang mau dijual. Sebetulnya dari data statistik kami sudah memperingatkan swasta tersebut dari tahun ke tahun karena tidak signifikan," ujarnya.

"Tapi, karena ini hak-hak masyarakat yang harus kita lindungi dan yang harus kita cari solusi maka kami punya kebijakan deskresinya seperti itu, mengakomodir semua pihak," pungkasnya. (hdd/wb).



MEDSOS WOWBABEL