Satgas Saber Pungli Bakal Telusuri Dugaan Pungutan di Sekolah

Caption: Wakil Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Pangkalpinang, Suhaimi. (hdd/wb)
Caption: Wakil Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Pangkalpinang, Suhaimi. (hdd/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Wakil Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Pangkalpinang, Suhaimi menyebutkan pihaknya akan segera menulusuri terkait dugaan pungutan yang terjadi di SMPN 1 Pangkalpinang. 

Dugaan adanya pungutan ini mencuat dari obrolan grup aplikasi perpesanan Whatsapp Bina Lingkungan yang kini beredar di masyarakat. 

Sejumlah wali murid yang mengeluh terkait kejelasan uang iuran yang telah mereka setorkan sebesar Rp 2.231.200 dengan alasan untuk membeli buku, kursi dan meja di sekolah tersebut. 

"Kalau dilihat dari pemberitaan memang kami belum sempat turun ke lapangan, tapi dalam waktu dekat kami akan turun ke lapangan untuk mengecek informasi ini," ungkapnya ketika dikonfirmasi, Rabu (5/8/2020). 

Menurut Suhaimi, yang juga merupakan Kepala Inspektorat ini, berdasarkan informasi yang berkembang serta penjelasan pihak kepala sekolah bahwa persoalan itu dilakukan bukan dari pihak sekolah. Namun dari luar pihak sekolah atau wali murid. 

Menurutnya, perlu ditelusuri lagi perihal iuran ini apakah merupakan kesepakatan yang telah dibahas. Atau bisa saja adanya keberatan dari wali murid sehingga persoalan ini mencuat ke publik.

"Tidak menutup kemungkinan ada beberapa sekolah dari informasi yang disampaikan teman-teman. Dalam waktu dekat nanti kami akan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk mengumpulkan lagi pihak terkait orang tua atau wali murid yang disekolah itu dikenakan biaya," ungkapnya. 

"Tapi informasi ini masih belum jelas ya, apakah bentuknya kesepakatan atau seperti apa," jelas dia.

Disinggung adanya indikasi pungli, Suhaimi mengatakan, pihaknya sementara akan memanggil pihak- pihak terkait untuk diminta keterangan. 

"Untuk nanti seperti apa akan kami cari informasinya, langkah-langkah kedepannya akan kami diskusikan. Memang sebenarnya kalau dia dalam bentuk kesepakatan yang menjadi masalah ini karena ditentukan nominalnya harus sekian tidak boleh," katanya.

Namun idealnya untuk peningkatan kualitas dan mutu pendidikan dan sarana prasarana, Suhaimi mengatakan hal itu merupakan tanggung jawab sekolah. 

"Kalau informasi yang didapat ini sebenarnya itu yang tambahan siswa, bukan mereka yang sudah diterima jalur normal, jalur kebijakan tadi," jelas dia. 

Sementara itu salah satu anggota pengurus Bina Lingkungan ketika dihubungi mengatakan, pihaknya bersedia dan bersepakat nanti akan bersama-sama menjelaskan hal tersebut dalam waktu dekat pekan ini juga. (hdd/wb) 



MEDSOS WOWBABEL