DPRD Pangkalpinang Wanti-Wanti Pembelian Buku Sekolah Harus Diteliti

Caption: Anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Doni Prachyudi. (hdd/wb)
Caption: Anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Doni Prachyudi. (hdd/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com-- Anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Doni Prachyudi menyayangkan, perihal kesalahan penulisan buku pelajaran lembar kerja siswa (LKS) Pendidikan Agama Islam yang beredar di SD Negeri 12 Kota Pangkalpinang.

Pasalnya, pada buku LKS Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas II di SDN 12 tersebut, ditemukan kalimat keliru menyangkut penulisan nama Nabi Muhammad SAW.

"Masalah buku itu saya juga merasa tersinggung. Kemudian harusnya pengadaan buku tersebut harus sesuai mekanisme dengan merujuk pihak berkompeten untuk pengadaan buku di sekolah," ujar dia,  Jumat (14/8/2020).

Doni mengaku persoalan tersebut akan berdampak sangat luas. Setelah buku itu ditarik, Ia meminta agar pihak sekolah sebaiknya sebelum menyerahkan buku pelajaran kepada siswa untuk lebih diteliti agar tidak terjadi hal serupa.

Terkait persoalan ini, DPRD Kota Pangkalpinang akan memanggil pihak sekolah untuk mengklarifikasi soal pembelian buku tersebut.

"Jadi tolong buku itu ditarik. Harusnya pihak sekolah sebelum membeli buku diteliti terlebih dahulu, jangan kita membeli kucing dalam karung. Artinya jangan sembarangan lagi lah, kita akan segera memanggil kepala sekolah itu didampingi kepala dinas pendidikan," kata Doni.

Plt Kadisdikbud Kota Pangkalpinang Eddy Supriadi mengatakan, pembelian buku tersebut diluar kontrol dan perencanaan dinas pendidikan. Untuk diketahui buku yang dipublish dinas pendidikan untuk sekolah adalah resmi.

"Namun Alhamdulillah sudah ditarik keseluruhan dari Kejari Pangkalpinang. Itu ibaratnya kita beli di pinggir jalan, jadi diluar kontrol kita. Itu inisiatif dari orang tua kepada sekolah untuk mengisi kekosongan, bukan pengadaan. Jadi itu bukan kurikulum ya, buku-buku yang resmi kami rencanakan, jadi diluar sepengetahuan kita," kata Eddy.

Eddy menyatakan dinas pendidikan melarang membeli buku-buku diluar kurikulum telah diatur atau ditetapkan. 

"Dinas melarang pembelian buku-buku diluar persetujuan dinas pendidikan, apalagi ini LKS," tegasnya. (hdd/wb).




MEDSOS WOWBABEL