Potensi Pelanggaran HAM, Pilkada Serentak Harusnya Ditunda

Jurnalis_Warga    •    Kamis, 20 Agustus 2020 | 20:43 WIB
Opini
Anja Kusuma Atmaja, Direktur Eksekutif Indonesia Berdaya. (Ist)
Anja Kusuma Atmaja, Direktur Eksekutif Indonesia Berdaya. (Ist)

PEMILIHAN Kepala Daerah serentak yang rencananya akan dilaksanakan pada september 2020 dipastikan mundur hingga akhir tahun 2020. Hal ini tentu saja bukanlah persoalan yang mudah untuk dilaksanakan dan dijawab tanpa persiapan dan rencana yang matang. 

Pandemi Covid19 belum usai mengejutkan jagat dunia internasional. Jutaan manusia terkontaminasi virus dan ribuan kantong jenazah dibagikan untuk membungkus mayat-mayat yang menjadi korban keganasan virus yang bernama corona ini. 

Sebagai sebuah lembaga khusus yang memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya pelaksanaan pilkada serentak ini. Komisi Pemilihan Umum seharusnya jauh-jauh sudah mempertimbangkan resiko yang akan terjadi jika memang pelaksanaan pagelaran pemilihan kepala daerah tersebut pasti dilaksanakan. Belumlah usai bencana virus covid 19, malah nanti akan merenggut lebih banyak nyawa masyarakat melayang. 

Bagaimana tidak, covid 19 merupakan virus yang hingga saat ini belum ditemukan vaksin dan penawarnya untuk manusia yang menjadi korban. Yang bisa dilakukan sebagai masyarakat saat ini hanyalah mematuhi protokol kesehatan yang ada. Menggunakan masker dan menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun atau menyemprotnya dengan hand sanitizer.  

Berdasarkan berita yang berterbaran di dunia, orang (korban) yang terjangkit virus ini pun rentan menularkan pada orang lain. Dan tidak sedikit korban yang dinyatakan meninggal karena virus corona ini.

Jika pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini jadi dilaksanakan, apakah lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemilu ini siap mengantisipasi melonjaknya korban yang terpapar virus covid 19. KPU dan Bawaslu beserta Satgas Percepatan Penanganan Covid 19 juga akan bertanggung jawab terhadap keadaan yang terjadi nantinya. 

Kesehatan adalah salah satu Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang-undang  1945 Pasal 28 H ayat (1), disebutkan didalamnya bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL