Datangi Gedung DPRD Babel, Ini Tiga Tuntutan Permahi Babel

Hafiz Wow    •    Senin, 07 September 2020 | 17:44 WIB
Lokal
Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Cabang Bangka Belitung (Babel) bersama Lingkar Study Pemikiran Progresif mendatangi Gedung DPRD Provinsi Babel, Senin (07/09/2020). (fiz/wb)
Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Cabang Bangka Belitung (Babel) bersama Lingkar Study Pemikiran Progresif mendatangi Gedung DPRD Provinsi Babel, Senin (07/09/2020). (fiz/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Cabang Bangka Belitung (Babel) bersama Lingkar Study Pemikiran Progresif mendatangi Gedung DPRD Provinsi Babel, Senin (07/09/2020). 

Pihaknya menggelar aksi damai menuntut adanya penyelesaian hukum bagi pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketua DPC Permahi Babel, Aprizal menyampaikan kekecewaannya karena tidak hadirnya Gubernur Babel menemui peserta aksi. Pihaknya melaksanakan kegiatan aksi untuk memperingati Hari Kematian Munir.

Ia juga mengatakan saat ini di Bangka Belitung ada beberapa kasus yang mencederai HAM, khususnya nelayan.

"Kami agak kecewa juga karena ketidakhadiran Gubernur Kepulauan Babel. Juga kenapa tuntutan kami seperti ini kami menyoroti juga kasus yang di matras. Sekarang itu KIP yang ditolak, aturan dari mana sih enam biji KIP itu dari perusahaan swasta dan bekerjasama dengan cukong-cukong dan elit-elit itu beroperasi di kawasan pariwisata," ungkap Aprizal saat diwawancarai.

Ia juga meminta pihak DPRD Provinsi Babel sebagai wakil rakyat untuk berpihak pada nelayan. Jika tuntutan pihaknya tidak ditanggapi oleh Gubernur dan DPRD Babel, ia menegaskan akan melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.

Tiga poin yang menjadi tuntutan Permahi Babel, diantaranya :

1. Berharap Gubernur dan DPRD Provinsi Babel mendukung dan melindungi aktivis dan mahasiswa serta masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum.

2. Hentikan tindakan represif dan kriminalisasi oleh aparat penegak hukum terhadap aktivis dan mahasiswa serta masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya di Bangka Belitung.

3. Usut tuntas pelanggaran HAM dan HAM berat umumnya di Indonesia dan khususnya Bangka Belitung.(fiz/wb)




MEDSOS WOWBABEL