Kendaraan Dinas Jangan Disalah Gunakan, Bukan untuk Gaya-gayaan

Herdian wow    •    Selasa, 08 September 2020 | 13:39 WIB
Lokal
Ilustrasi.(net)
Ilustrasi.(net)

KOBA, www.wowbabel.com –  Pemkab Bangka Tengah telah mengeluarkan Perbup  Bangka Tengah Nomor 43 Tahun 2019 tentang memberikan kemudahan kepada kepala desa untuk membeli kendaraan operasional menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Selain itu seluruh kepala OPD di Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) diberikan kendaraan operasional untuk menunjang kinerja yang bersangkutan.

Menurut Ketua Apdesi Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Munzilin,  saat ini sudah 19 kepala desa yang membeli kendaraan operasional yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kinerja.

"Alhamdulillah dengan adanya kendaraan operasional banyak sekali memberikan manfaat baik bagi kami sebagai kades maupun bagi masyarakat. Salah satu manfaatnya adalah ketika ada warga yang sakit maka mobil operasional tersebut digunakan untuk membantu warga tersebut," ungkap Munzilin.

Selanjutnya Ia menambahkan untuk para kades yang sudah membeli kendaraan operasional mohon untuk tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.

"Saya kalau tidak terlalu mendesak ada rasa malu dan beban jika harus menggunakan mobil operasional mendingan menggunakan kendaraan pribadi," imbuh Munzilin.

Terpisah Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Advokat Muda Indonesia (DPD HAMI) Babel, Fitriadi SH MH mengatakan sebenarnya penyalahgunaan kendaraan dinas termasuk dalam kategori koruptif apalagi dilakukan oleh pimpinan baik di perusahaan maupun di pemerintahan.

"Kendaraan operasional seharusnya digunakan hanya untuk kepentingan instansi terkait dalam menunjang pekerjaan karena di sana ada penggunaan BBM yang sudah dianggarkan oleh dinas terkait, jadi tidak etislah kendaraan operasional dipakai untuk kepentingan pribadi," tutur Adi, Selasa (8/9/2020).

Lebih lanjut dikatakannya kendaraan operasional itu melekat kepada jabatannya dan itu merupakan fasilitas yang diberikan negara yang harus digunakan sebagaimana mestinya.

"Pada saat seorang kepala OPD mengambil cuti kendaraan dinas tidak boleh digunakan dan harus diparkir di kantor atau di dinas tempat yang bersangkutan bekerja," ujarnya.

Terlebih lagi saat ini sudah memasuki masa Pilkada dimana fasilitas negara yang melekat pada calon kepala daerah harus dilepaskan dan jangan digunakan. 

"Nah untuk para kades khususnya di Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) yang diberikan keleluasaan menggunakan ADD untuk membeli kendaraan operasional diharapkan pemakaian kendaraan sesuai dengan fungsi yang sebenarnya bukan untuk gaya-gayaan," tukasnya. (her/wb)




MEDSOS WOWBABEL