Bawaslu Terima 52 Permohonan Sengketa Pilkada 2020

Tim_Wow    •    Kamis, 10 September 2020 | 16:35 WIB
Pilkada
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja saat menjadi pembicara webinar yang diadakan oleh Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan, Rabu 9 September 2020. (Humas Bawaslu RI)
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja saat menjadi pembicara webinar yang diadakan oleh Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan, Rabu 9 September 2020. (Humas Bawaslu RI)

JAKARTA, wowbabel.com - Bawaslu RI melaporkan hingga 21 Agustus 2020, telah menerima 52 permohonan penyelesaian sengketa Pilkada Serentak 2020. Jumlah tersebut terdiri dari 6 permohonan 'online' dan 46 permohonan langsung.

Dikatakan Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja, sebanyak 46 permohonan diregister, 3 permohonan tidak diregister, dan 3 permohonan tidak diterima. Dari 46 permohonan yang diregister, lanjut dia, 43 kasus telah disidangkan dan 3 kasus akan diputus.

“Dalam permohonan sengketa, Bawaslu menerima permohonan secara 'online". Jika pemohon kesulitan mendatangi kantor Bawaslu, maka bisa dilakukan permohonan secara online dan kemudian disusulkan surat permohonannya. Selanjutnya, Bawaslu bisa menindaklanjuti,” ujarnya saat menjadi pembicara webinar yang diadakan oleh Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan, Rabu (9/9/2020).

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu ini menungkapkan sesuai Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pilkada, penerimaan permohonan penyelesaian sengketa dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Dirinya menjelaskan penerimaan permohonan secara tidak langsung dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

"Para pemohon dapat mengajukan permohonan yaitu tiga hari terhitung sejak dikeluarkannya berita acara atau surat keputusan KPU," ujarnya.

Dia mengungkapkan mekanisme penyelesaian sengketa antara penyelenggara pilkada dengan peserta oemilihan dilakukan dengan mekanisme musyawarah paling lama 12 hari kalender terhitung sejak permohonan diregister. Dalam Perbawaslu 2 Tahun 2020, Bagja menunjukkan adanya musyawarah terbuka dan musyawarah tertutup.



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL