SKB Pedoman Pengawasan Netralitas ASN untuk Pilkada 2020 Sudah Terbit

Tim_Wow    •    Kamis, 10 September 2020 | 16:38 WIB
Pilkada
Ketua Bawaslu Abhan saat melakukan penandatangan Surat Keputusan Bersama (SKB) lima lembaga negara tentang pengawasan netralitas ASN didampingi Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dari Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis 10 September 2020. (Humas Bawaslu RI)
Ketua Bawaslu Abhan saat melakukan penandatangan Surat Keputusan Bersama (SKB) lima lembaga negara tentang pengawasan netralitas ASN didampingi Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dari Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis 10 September 2020. (Humas Bawaslu RI)

JAKARTA, wowbabel.com - Pedoman Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Pilkada Serentak 2020 resmi terbit dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) lima lembaga negara. SKB ini bertujuan menciptakan gelaran Pilkada 2020 yang netral, objektif, dan akuntabel khususnya terkait pengawasan netralitas ASN.

SKB ditandatangani oleh pimpinan lima lembaga yakni Ketua Bawaslu Abhan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto. Bertindak menjadi saksi yakni Wakil Ketua KPK dan Deputi I Bidang Politik Dalam Negeri Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamananm.

SKB berisi pedoman bagi instansi pemerintah baik pusat dan daerah maupun lembaga terkait lainnya dalam mengawasi netralitas ASN. Ruang lingkup SKB ini di antaranya meliputi upaya dan langkah pencegahan pelanggaran netralitas pegawai ASN pada tahapan sebelum dan sesudah penetapan calon kepala daerah, jenis-jenis sanksi pelnggaran netralitas ASN, serta pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Netralitas ASN.

Ketua Bawaslu,  Abhan menuturkan SKB ini merupakan langkah progresif dari upaya membangun sinergitas, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengawasan netralitas ASN. Pedoman ini sekaligus memberikan panduan terhadap mekanisme dan tata kerja kementerian dan lembaga-lembaga terkait dalam hal pengawasan netralitas ASN, mekanisme pelaporan hingga tindak lanjut pelanggaran.

"Kami semakin optimis bahwa dengan sinergitas kelima lembaga yang bersama-sama terlibat dalam satuan tugas pengawasan netralitas ASN akan semakin menguatkan bahkan dapat melindungi ASN terhadap ancaman-ancaman yang bersifat politis dalam penyelenggaran pemilihan," paparnya dalam penandatanganan SKB secara daring di Jakarta, Kamis (10/9/2020).



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL