Pilkada 2020, Bawaslu Kembali Rilis Indeks Kerawanan Pemilu

Tim_Wow    •    Selasa, 22 September 2020 | 19:08 WIB
Pilkada
Koordinator Divisi Sosialisasi dan Pengawasan Bawaslu M Afifuddin saat memberikan keterangan pers tentang IKP Pilkada 2020 Termutakhir secara daring di Media Center Bawaslu, Jakarta, Selasa 22 September 2020/Foto: Irwan (Humas Bawaslu RI)
Koordinator Divisi Sosialisasi dan Pengawasan Bawaslu M Afifuddin saat memberikan keterangan pers tentang IKP Pilkada 2020 Termutakhir secara daring di Media Center Bawaslu, Jakarta, Selasa 22 September 2020/Foto: Irwan (Humas Bawaslu RI)

JAKARTA, wowbabel.com - Bawaslu melaporkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 terbaru, dengan menyoroti tahapan kampanye terutama saat pandemik covid-19 yang masih berlangsung. Hasil penelitian Bawaslu menyebutkan, selain kerawanan akibat pandemik covid-19 ada pula berbagai aspek seperti netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), hak pilih, dan materi kampanye yang melanggar aturan masuk kategori kerawanan tinggi.

Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin menjelaskan terkait netralitas ASN, baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi, hanya Kepulauan Riau yang masuk kategori rendah. Selain itu, menurutnya 56 kabupaten/kota tergolong dalam kategori rawan tinggi dan sisanya 205 daerah tergolong dalam rawan sedang.

"Delapan provinsi mendapat skor rawan tinggi dengan urutan Sumatra Barat, Sulawesi Utara, Jambi, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Bengkulu. Tiga provinsi, yakni Sumatra Barat, Sulawesi Utara, dan Jambi memperoleh skor 100 atau tingkat kerawanan paling tinggi. Satu provinsi, yaitu Kepulauan Riau tergolong dalam rawan rendah," ungkapnya dalam konferensi pers pemutakhiran IKP Pilkada 2020 di Kantor Bawaslu Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Aspek lain yang juga terdapat lebih dari 50 daerah dengan kerawanan tinggi adalah soal hakpilih. Afif menuturkan sebanyak 66 kabupaten/kota termasuk dalam rawan tinggi dan 195 kabupaten/kota termasuk dalam rawan sedang pada aspek hak pilih.

"Tidak ada daerah yang termasuk rawan rendah pada aspek ini," tuturnya.

Pada level pemilihan gubernur (pilgub), lanjut dia, seluruh provinsi yang menggelar pilkada tahun ini memiliki kerawanan tinggi dalam aspek hak pilih. Urutannya, yaitu: Jambi, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Riau.



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL