Putusan Kasus Apin Dinilai Ringan, Gakkum KLHK Menggelar Eksaminasi

Osa Dwipa wow    •    Senin, 28 September 2020 | 16:39 WIB
Lokal
Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar diskusi yang berjudul Eksaminasi Putusan Pengadilan atas Perkara Pidana Lingkungan Hidup dan Hehutanan di Provinsi Bangka Belitung.(fiz/wb)
Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar diskusi yang berjudul Eksaminasi Putusan Pengadilan atas Perkara Pidana Lingkungan Hidup dan Hehutanan di Provinsi Bangka Belitung.(fiz/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com --  Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar diskusi yang berjudul Eksaminasi Putusan Pengadilan atas Perkara Pidana Lingkungan Hidup dan Hehutanan di Provinsi Bangka Belitung.

 Kegiatan eksaminasi ini turut dihadiri perwakilan akademisi perguruan tinggi UBB, Pertiba, Walhi, dan PPS Alobi untuk meninjau kembali putusan Pengadilan Negeri Sungailiat terkait kasus tambang ilegal terdakwa Handrian alias Apin, di Hotel Santika Pangkalpinang, Senin (29/09/2020).

Kasubdit Penyidikan dan Perambahan Hutan KLHK, Supartono menyampaikan eksamasi ini berangkat dari hasil putusan pengadilan terdakwa kasus tambang ilegal, yakni Handrian alias Apin, yang dinilai ringan bagi berbagai pihak untuk kasus tersebut.

"Kita ingin melakukan pembedahan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tentang kasus Apin untuk perbaikan," ungkap Supartono saat diwawancarai, Senin (28/09/2020).

Dosen Universitas Katolik Parahyangan, Agustinus Pohan mengatakan ringannya hukuman yang diterima terdakwa Handrian alias Apin tidak membuat efek jera bagi pelaku lainnya. Lemahnya penegakan hukum terhadap kasus ini mengindikasikan permainan aktor intelektual dalam putusan pengadilan tersebut.

Ia menjelaskan dalam putusan hukum, hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan alternatif pertama, alternatif kedua, dan alternatif ketiga. Dakwaan alternatif pertama adalah yang terberat, alternatif kedua yang sedang, dan alternatif ketiga adalah yang paling ringan.

"Majelis hakim tidak berhubungan langsung dengan pernyataan jaksa, namun seharusnya dengan surat dakwaan. Seharusnya hakim menjelaskan pertimbangannya kenapa tidak memilih alternatif pertama dan kedua. Asumsinya ada aktor intelektual yang mempunyai kekuatan ekonomi dan politik yang besar di belakang kasus ini," tukas Agustinus selaku narasumber diskusi.(fiz/wb)




MEDSOS WOWBABEL