Permohonan Uji Materi Minerba Kandas di Medan Merdeka, Kuasa Hukum Dinilai Tidak Cermat

Hafiz Wow    •    Rabu, 30 September 2020 | 20:00 WIB
Nasional
Pemerhati Hukum, Muhammad Syaiful Anwar. (Ist)
Pemerhati Hukum, Muhammad Syaiful Anwar. (Ist)

PANGKALPINANGwww.wowbabel.com - Pemerhati Hukum, Muhammad Syaiful Anwar mengatakan pengesahan Undang-Undang Minerba yang di sahkan oleh para wakil rakyat di DPR mengalami banyak penolakan, salah satunya dari pihak Pemerintah Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman beserta kuasa hukumnya secara resmi mendaftarkan Judicial Review terhadap UU Minerba tersebut.

"Dalam perjalanannya, banyak kajian yang sudah dilakukan sebagai alas dasar JR terhadap UU Minerba. Namun apa daya, semua berakhir di Medan Merdeka yaitu di Mahkamah Konstitusi," ungkap Anwar saat dikonfirmasi, Rabu (30/9/2020).

Ia mengatakan dalam amar putusannya, Majelis Hakim MK menyebutkan permohonan para Pemohon tidak jelas (kabur). Mendasarkan pada putusan MK tersebut, secara prinsip sudah pupus dalam proses Judicial Review tersebut. Namun secara garis besar, ia menganggap terdapat beberapa yang menarik untuk direview kembali.

"Terdapat perbedaan isi atau materi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang disampaikan oleh pemohon dengan isi UU Minerba yang ada dalam pembahasan JR oleh Majelis Hakim MK," ujar Anwar yang juga Dosen Fakultas Hukum UBB.

Anwar menilai dalam permohonan tersebut adanya ketidakcermatan oleh para pemohon (tim kuasa) atas aturan yang akan dilakukan Judicial Review, sehingga terjadi perbedaan salinan aturan resmi terkait UU Minerba tersebut.



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL