Pilkada Bangka Barat: Langgar Aturan, 578 Spanduk Ditertibkan

Tim melakukan penertiban spanduk yang diduga melanggar aturan pilkada.(rul/wb)
Tim melakukan penertiban spanduk yang diduga melanggar aturan pilkada.(rul/wb)

MUNTOK,www.wowbabel.com -- Korp Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu Bangka Barat, Anas Ekariva Asmara menyampaikan setelah ditetapkan pencalonan ratusan spanduk para pasangan calon yang melanggar diturunkan pihaknya. Padahal sebelumnya sudah dikirim surat dan diingatkan untuk segera dilepas tapi tetap banyak yang ditemukan terpasang.

"Jadi untuk pemasangan itu harus sesuai dengan PKPU artinya ukuran jumlah dan banyaknya itu harus disampaikan ke KPU terlebih dahulu disampaikan tertulis," ungkap Anas, Jumat (02/10/2020).

"Ada materi-materi tidak boleh ada gambar, juga diluar dari pengurus partai politik seperti itu diatur terkait desain dan visi misi gambarnya itu tidak boleh diluar dari pengurus partai politik," tuturnya.

Diungkapkan Anas, spanduk paslon yang ditertibkan sejak tujuh hari masuk masa kampanye ini sebanyak 578 lembar tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka Barat.

Dengan rincian spanduk yang paling banyak melanggar yang ditertibkan adalah pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 401 lembar, pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 105 lembar, dan pasangan nomor urut 3 hanya sebanyak 1 lembar yang dicabut oleh Bawaslu bersama tim gabungan karena melanggar.

"Kami mengimbau paslon untuk menurunkan dulu setelah diturunkan jumlah ukuran jenis disampaikan ke KPU sudah diimbau tidak diturunkan sehingga kita tertibkan berkordinasi dengan Pol PP, kami tetap ada persuasif terlebih dahulu,” kata Ansa.

Anas menerangkan sebenarnya sudah banyak juga dari spanduk paslon nomor urut 1 yang diturunkan seperti di daerah Simpang Teritip dan sebagainya.

"Artinya gini yang kami tertibkan kemarin itu terkait prosedur mereka ya salah satunya ada juga pelanggaran lain, foto itu tadi," imbuhnya.

Pelanggaran lain yang berada di spanduk tercantum dalam spanduk pasangan nomor urut 2 yang memuat foto paslon bersama tokoh agama yang bukan pengurus partai politik.

"Tidak boleh pasangan nomor 2,  itu ada yang bukan dari pengurus partai politik ditampilkan. Itu ada aturan pada PKPU 11, kita ini hanya menjalankan, kita mengacu ke PKPU,” terangnya.

Dijelaskan Anas, pada PKPU pasal 29 ayat 3 berbunyi dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden dan atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.

"Kami juga menyurati OPD terkait dengan  sebelum penertiban kepada kepala dinas kalau ada mencetak atau sudah terpasang di wilayah Bangka Barat yang memuat foto bupati atau petahana itu harus diturunkan sesuai dengan UU 10 pasal 71 ayat 1," terangnya.

"Ada yang seperti sosialisasi imbauan spanduk Covid, itu foto bupatinya saja yang ditutup jadi kita juga mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan Protokol Kesehatan," tutup Anas.(rul/wb)




TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL