Datangi PT Timah, Ini Tuntutan Joni Cs

Firman    •    Selasa, 06 Oktober 2020 | 15:37 WIB
Lokal
Caption: Ratusan nelayan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan menggelar aksi damai di depan Kantor PT. Timah. (fn/wb)
Caption: Ratusan nelayan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan menggelar aksi damai di depan Kantor PT. Timah. (fn/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Ratusan nelayan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan menggelar aksi damai di depan Kantor PT. Timah,  meminta pihak PT. Timah selaku  yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) agar segera mencabut perizinan pertambangan laut di kawasan perairan laut Toboali, Selasa (6/10/2020).

Ratusan nelayan dari Toboali Kabupaten Basel itu, menilai saat ini aktivitas pertambangan laut di Toboali sudah merejalela.

"Dari hasil pertemuan kami dengan bapak Kapolda kemarin, bahwa terkait dengan perizinan pertambangan laut itu kewenangannya ada di PT Timah, makanya aksi kami hari ini dilanjutkan ke kantor PT Timah," ungkap Joni Zuhri.

Selain itu Joni menilai kegiatan pertambangan ilegal di perairan laut Toboali saat ini diduga adanya indikasi pungli.

"Pertama adanya pembiaran, dan yang kedua adanya dugaan pungli dan premanisme dan sebagainya," tuturnya.

Dikatakannya, fakta yang mereka lihat di lapangan aktivitas pertambangan laut yang ada di Toboali sampai saat ini terus berlangsung dan justru lebih parahnya lagi perbandingan antara yang legal dan ilegal sangat jauh sekali perbandingannya, justru bisa sepuluh kali lipat antara yang legal dan ilegal.

"Disitulah yang sangat kami sayangkan, kenapa itu bisa dibiarkan, sementara PT Timah sebelum-sebelumnya waktu sosialisasi kepada masyarakat, mereka berkomitmen akan taat aturan," bebernya.

Joni juga menyampaikan, saat ini sudah mulai hadirnya para penambang-penambang dari daerah lain yang tidak diketahui masyarakat.

"Sekarang sudah datang dan hampir ribuan orang, dan itu bisa berdampak situasi bagi masyarakat terkait, bukan masalah pro dan kontranya," sebut Joni.

Sementara itu dikatakan Joni, terkait dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh PT. Timah itu, informasi yang kami terima sudah diterbitkan dan berlaku satu bulan.

"Kita sangat menyayangkan kenapa kegiatan penertiban harus menunggu SPK yang sudah di terbitkan baru bisa berakhir sendirinya, Kenapa tidak dilakukan penertiban selama kegiatan itu masih berizin," imbuhnya.

Tidak hanya itu, menurut Joni, kemarin sewaktu masih satu SPK yang diterbitkan dengan jumlah ponton PIP jumlahnya hanya 8 unit, dan kita sudah sampaikan ke pihak PT Timah bahwa dilapangan yang operasi 15 unit dan itu masih satu SPK yang di terbitkan.

"Tapi sekarang informasi yang kami dapatkan sudah ada 4 CV,  dengan jumlah PIP 44 unit, dan itu real dilapangan, serta saat ini sudah 400 lebih yang ada di lokasi," tandas kordinator lapangan (Korlap) Joni Zuhri. (fn/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL