Datangi Gedung DPRD, FPI Bangka Barat Minta Omnibus Law dibatalkan

Caption: FPI Bangka Barat saat beraudiensi dengan DPRD Bangka Barat terkait penolakan Omnibus Law, Selasa (13/10/2020). (rul/wb)
Caption: FPI Bangka Barat saat beraudiensi dengan DPRD Bangka Barat terkait penolakan Omnibus Law, Selasa (13/10/2020). (rul/wb)

MUNTOK, www.wowbabel.com -- Puluhan anggota Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Bangka Barat mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Bangka Barat menyampaikan aspirasinya terkait Omnibus Law, Senin (12/10/2020).

Perwakilan massa FPI Bangka Barat sekitar 40 orang ini diterima oleh Sekretaris DPRD didampingi langsung oleh Kapolres Bangka Barat untuk melakukan audiensi. 

Koordinator lapangan Bangka Barat, Ahmad Buang menyampaikan, kedatangan pihaknya ingin meminta agar Omnibus Law dibatalkan karena merugikan buruh termasuk juga nelayan.

"Kami sangat tidak begitu respon dengan Undang-undang ini dan kami sangat ingin agar undang-undang ini dibatalkan. khususnya bagi kita rakyat kecil mudah-mudahan undang-undang ini segera dicabut dan dibuat Perpu secepatnya sehingga tidak terjadi gejolak yang sangat makin parah dan makin meluas lagi," tukasnya.

Ahmad berharap Bangka Barat tetap kondusif, dan segala aspirasi yang disampaikan ini dapat diteruskan serta ditindaklanjuti.

"Alhamdulillah dari dewan sangat merespon sekali tentang apa apa yang kita inginkan, sehingga mudah-mudahan kedepannya Bangka Barat bisa lebih baik dan menjadi contoh," tutur Ahmad.

Ahmad menerangkan poin poin yang ada dalam Omnibus Law yang merugikan itu adalah bagi kaum buruh itu dari segi upah, jam kerja, dan cuti hamil.

"Terus tenaga kerja impor yang mungkin dari luar sehingga tidak menutup kemungkinan juga dari tenaga kerja kita bisa jadi jadi penonton bukan jadi pemain, jadi kita hanya bisa melihat mungkin kedepannya orang asing yang bekerja, itu yang dikhawatirkan," ungkap Ahmad.

"Informasi dari dewan dewan mereka sudah merespon dan sangat mendukung," tutup Ahmad Buang. (rul/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL