Mahasiswa Beri Kartu Kuning Pemprov dan DPRD Babel

Hafiz Wow    •    Senin, 19 Oktober 2020 | 12:41 WIB
Lokal
Caption: Koalisi Masyarakat Sipil Bangka Belitung memberikan kartu kuning terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Senin (19/10/2020). (fiz/wb)
Caption: Koalisi Masyarakat Sipil Bangka Belitung memberikan kartu kuning terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Senin (19/10/2020). (fiz/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Koalisi Masyarakat Sipil Bangka Belitung memberikan kartu kuning terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Senin (19/10/2020). 

Hal ini terjadi dalam dialog Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang diadakan Pemprov Babel ini dihadiri serikat pekerja dan mahasiswa dari berbagai kampus di Bangka Belitung berlangsung di ruang Tanjung Pendam, Kantor Gubernur Babel, pukul 10.00 WIB.

Rombongan mahasiswa melakukan walk out karena tidak diberikan kesempatan interupsi. Mahasiswa menilai pertemuan tersebut tidak membahas substansi yang ada didalam Rancangan Undang-undang Cipta Kerja.

"Forum tadi hanya semacam sosialisasi. Dan hanya dihadiri sekda, Polda, TNI, dan Kejati. Bahkan sekda menyampaikan berdasarkan statement Airlangga dan pidato Presiden, bukan dari materi yang ada di Omnibus Law. Jika ingin serius membahas kami minta Pemprov memfasilitasi pertemuan dengan DPRD, DPD, dan DPR RI perwakilan Babel hadir," ungkap Presiden Mahasiswa IAIN SAS, Wahyu Akmal, Senin (19/10/2020).

Setelah melakukan walk out, Koalisi Masyarakat Sipil Bangka Belitung memberikan kartu kuning kepada Gubernur dan DPRD Babel, sebagai bentuk peringatan untuk menyelesaikan tuntutan penolakan Omnibus Law.

Presiden Mahasiswa Universitas Bangka Belitung, Andrew mendesak Pemprov Babel untuk menghadirkan DPD RI dan DPR RI Dapil Bangka Belitung untuk membahas tuntutan masyarakat menolak Omnibus Law.

"Ini bukan hanya persoalan nasional, tapi juga daerah kita. Dengan dipangkasnya undang-undang pada RUU Cipta Kerja, membuat eksploitasi terhadap sumberdaya alam Babel semakin meluas. Jadi ini harus kita sikapi bersama, arahnya sentralistik seperti Undang-undang Minerba kemarin. Harusnya gubernur sama karena muatan pengelolaan hutan dan sumberdaya alam yang sentralistik," ujar Andrew.

Ia juga menyayangkan wacana aspirasi yang disampaikan Pemprov Babel hanya pada klaster ketenagakerjaan. Padahal yang paling berdampak terhadap Provinsi Babel, yakni krisis lingkungan hidup akibat investasi secara besar-besaran.

"Jadi dalam Omnibus Law tidak sebatas klaster ketenagakerjaan. Harusnya dalam pertemuan tersebut diundang juga pihak yang berkompeten dalam membahas isu lingkungan hidup," tukasnya. (fiz/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL