Diduga Ketahuan Selingkuh, Oknum Dokter di Bangka Barat Mendapat Sanksi

Chairul Aprizal    •    Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:40 WIB
Lokal
Ilustrasi.(net)
Ilustrasi.(net)

MUNTOK, www.wowbabel.com – Seorang oknum dokter berinisial RZ yang merupakan PNS di lingkungan Pemkab Bangka Barat mendapat sanksi penurunan pangkat lantaran diduga ketahuan berselingkuh di Palembang.

Sanksi diberikan oleh Bupati Bangka Barat melalui Surat Keputusan Bupati Bangka Barat nomor:188.45/382/4.5.1.1/2020 dan ditandatangani Bupati Bangka Barat Markus pada tanggal 31 Agustus 2020.

Informasi yang didapat awak media Oknum dokter ini sedang menjalani tugas belajar di Palembang dan kedapatan berduaan bersama wanita yang bukan istrinya di sebuah hotel Kota Palembang. Perbuatan ini dianggap melanggar ketentuan Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Dalam Surat Keputusan Bupati Bangka Barat tersebut terhitung mulai tanggal 1 Bulan September 2020 pangkat oknnum dokter umum tersebut diturunkan dari penata muda Tk.I golongan ruang III b menjadi pangkat Penata Muda golongan ruang III a.

Informasi yang didapat awak media ada juga Surat Bupati Bangka Barat nomor : 890/482/4.5.1.1/2020 perihal tanggapan atas permohonan terkait dengan pencabutan tugas belajar oknum dokter tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Bupati Bangka Barat. Surat itu berisikan dr RZ telah diputuskan dan dijatuhi hukuman  disiplin tingkat berat dengan penurunan pangkat selama 3 tahun yang tertuang pada Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/382/4.5.1/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

Kedua, PNS yang telah dijatuhi hukuman disiplin tidak dapat dijatuhi sanksi kedua kali untuk satu pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 30 ayat 3 yang berbunyi "PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin".

Ketiga, Surat Edaran Menteri PAN dan RB Republik Indonesia nomor 04 tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil pada nomor 3.1 poin K dan Peraturan Bupati Bangka Barat nomor 61 tahun 2019 tentang Izin Belajar, Tugas Belajar dan bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Bab III pasal 5 ayat 2 poin j diperuntukkan bagi PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagai syarat awal pada saat mendaftar sebagai Pegawai Tugas Belajar.

Oknum dr RZ saat dikonfirmasi melalui ponsel, Selasa (20/10/2020) mengatakan dirinya belum bisa memberikan penjelasan dan nanti akan menghubungi kembali.

"Ya, dapat dari mana informasi itu, oh nanti saya hubungi lagi," jawabnya singkat.

Hingga berita ini diturunkan Kepala BKPSDMD Kabupaten Bangka Barat, Antoni Pasaribu dari kemarin hingga Selasa (20/10/2020) masih diupayakan konfirmasinya.(rul/wb)




MEDSOS WOWBABEL