Koalisi Masyarakat Sipil Bakal Gelar Sidang Rakyat di Kantor Gubernur Babel

Undangan Sidang Rakyat.(ist)
Undangan Sidang Rakyat.(ist)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Koalisi Masyarakat Sipil Bangka Belitung akan menggelar sidang rakyat di depan Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Kamis (22/10/2020) pagi.

Aksi ini merupakan kali ketiga dari Koalisi Masyarakat Sipil Bangka Belitung dalam rangka menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Setelah sebelumnya bertempat di titik 0 Kilometer Pangkalpinang dan Kantor Gubernur Babel yang tidak menemukan titik temu.

"Besok Koalisi Masyarakat Sipil Babel akan melakukan sidang rakyat dan dialog terbuka bersama DPR & DPD RI Dapil Bangka Belitung, dalam hal ini mengundang seluruh masyarakat sipil untuk sama-sama hadir dalam agenda penolakan omnibus law," ungkap Presiden Mahasiswa IAIN SAS Babel, Wahyu Akmal, Rabu (21/10/2020) malam.

Ia menyebutkan aksi ini bertujuan untuk meminta tanggung jawab perwakilan rakyat asal Babel yang ada di Senayan (DPR RI--red), atas pengesahan RUU Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Babel. 

"Diharapkan dari mereka setelah mendengar aspirasi masyarakat untuk pencabutan omnibus law," ujar Wahyu.

Manajer Advokasi Bara Institute, Muhammad Aldys menjelaskan pengesahan Omnibus Law cacat secara formil dikarenakan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Penyederhanaan regulasi dalam Omnibus Law telah memangkas banyak Undang-Undang yang pro terhadap kepentingan rakyat.

"Dari segi formil saja sudah tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Omnibus Law berdampak besar terhadap masyarakat luas namun dalam tahap penyusunannya minim partisipasi publik. Jadi sangat disayangkan kita punya perwakilan di Senayan tapi tidak mendengar aspirasi rakyat didaerah," tegas Aldys.

Disampaikan Aldys, UU Ciptaker juga mengancam komunitas lingkungan hidup di Babel. Omnibus Law secara materiil mereduksi aturan yang melindungi kelestarian lingkungan hidup.

"Sangat berbahaya jika izin lingkungan dikesampingkan. Karena di dalam izin lingkungan ada partisipasi publik dalam penyusunan dokumen AMDAL. Ini membuktikan ada kepentingan korporasi besar yang abai terhadap keberlanjutan ekosistem, demi terbit izin usahanya," tukasnya.(fiz/wb) 



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL