Soal Penolakan BLT Pemprov Babel, Ini Penjelasan Ketua APDESI Bangka Barat

Ilustrasi. (ist)
Ilustrasi. (ist)

MUNTOK,www.wowbabel.com -- Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospemdes) Kabupaten Bangka Barat Suradi tak ingin berkomentar terkait pernyataan Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman yang menyatakan bahwa BLT Provinsi yang diwacanakan tersebut ditolak oleh Pemkab Bangka Barat.

Saat dihubungi, Rabu (21/10/2020), Suradi hanya menjelaskan penolakan itu berdasarkan keinginan APDESI Bangka Barat bukan sepihak dari pemerintah daerah dan meminta agar mengkonfirmasi kepada Ketua APDESI Bangka Barat saja.

Sementara itu Ketua APDESI Bangka Barat Beny Asbandi yang kemudian dihubungi wowbabel, Rabu (21/10/2020), menyebutkan pihaknya bukan bermaksud menolak tetapi menyayangkan wacana yang selama ini sudah dihembuskan ke masyarakat nyatanya nominal yang akan disalurkan tidak sesuai dan terbilang lebih kecil.

"Itulah sebenarnya berita inikan sudah lama, mungkin dua bulan yang lalu kami lah rapat tentang ini. APDESI yang di Bangka Belitung itu bukan hanya Bangka Barat di enam kabupaten itu ada hasil keputusan APDESI itu bukan menolak pemprov mencairkan dana itu," ungkap Beny.

Beny menjelaskan Pemprov Bangka Belitung itu sudah menjanjikan bakal mendapatkan BLT sebesar Rp 600 ribu selama tiga bulan. Terrnyata yang bakalan disalurkan berubah menjadi Rp 300 ribu. 

"Nah itu sudah disampaikan ke masyarakat kami data yang menerima itu, kemudian selanjutnya ada berita itu hanya dibayarkan tiga ratus ribu itu pun sebulan," tuturnya. 

Sehingga pihaknya kecewa karena tidak sesuai dengan yang telah disampaikan ke masyarakat, Beny menyebutkan kalaupun tetap ingin disalurkan dengan nominal yang tidak sesuai tersebut maka pihaknya tak ingin ikut campur.

"Jadi gini kalau pemprov mau menyalurkan, itu pemprov bertanggung jawab, silakan kami memfasilitasi kami tidak melarang. Kalau APDESI menolak itukan kasarlah ngomongnya dimana wewenang kami," tukasnya.

Beny meminta agar diluruskan persoalan ini supaya tidak terkesan APDESI yang disalahkan karena pada intinya APDESI tidak menolak ataupun melarang BLT dari Pemprov Babel. 

"APDESI cuma khawatir kalau APDESI yang menyerahkan BLT itu masyarakat itu marahnya dengan kepala desa. Kemarin kan ada Pak Gub, ada hadir ke desa kami yang pemyerahan BPJS Ketenagakerjaan itu ngobrol dengan kami lama Pak Gub itu," kata Beny. 

"Jadi kata saya silakan pak kalau mau menyalurkan, tetapi bapak jelaskan dengan masyarakat nanti, nah beliau siap menjelaskan dengan masyarakat," imbuhnya. 

Beny menegaskan APDESI bukan menolak tetapi menyayangkan BLT Pemprov Babel tersebut tidak sesuai ekspektasi yang direncakan selama ini.

"Sebetulnya Bangka Barat ini bergejolaknya seperti ini itu alasan juga bupati itu gak mau nandatangan dari awal walaupun enam ratus kemarin bupati itu tidak mau nandatangan," ungkap Beny. 

Beny sekali lagi menegaskan jangan sampai APDESI terkesan disalahkan karena nanti apabila BLT Pemprov Babel di Bangka Barat tidak disalurkan.(rul/wb) 



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL