DPRD Bangka Barat Setujui Enam Raperda Baru

DPRD Kabupaten Bangka Barat menyetujui enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi perda pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka Barat di Gedung Mahligai Betason DPRD Kabupaten Bangka Barat, Kamis (22/10/2020), siang.(rul/wb)
DPRD Kabupaten Bangka Barat menyetujui enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi perda pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka Barat di Gedung Mahligai Betason DPRD Kabupaten Bangka Barat, Kamis (22/10/2020), siang.(rul/wb)

MUNTOK,www.wowbabel.com -- DPRD Kabupaten Bangka Barat menyetujui enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi perda pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka Barat di Gedung Mahligai Betason DPRD Kabupaten Bangka Barat, Kamis (22/10/2020), siang.

Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap 6 Raperda Kabupaten Bangka Barat itu dipimpin oleh Plt Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat H.Oktorazsari didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat Miyuni, dihadiri Pjs.Bupati Bangka Barat, Forkopimda, dan seluruh unsur instansi BUMN/BUMD serta OPD Pemkab Bangka Barat.

Usai masing-masing Pansus DPRD Kabupaten Bangka Barat menyampaikan hasil kerjanya, Pjs.Bupati Bangka Barat Drs Sahirman Jumli bahwa keenam Raperda tersebut antara lain, Raperda Tentang Badan Permusyaratan Desa, Raperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sejiran Setason, Raperda Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, Raperda Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi, Raperda Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, dan Raperda tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Sahirman mengatakan perda tentang Badan Permusyawaratan Desa disusun guna salah satunya memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa.

"Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran Perusahaan Umum Daerah Air Minum dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah," jelas Sahirman.

Sementara untuk izin usaha perikanan diungkapkan Sahirman, objek retribusinya adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

"Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE," kata Sahirman.

Sahirman menuturkan pengarusutamaan gender di daerah bertujuan untuk mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman,  aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan serta meningkatkan kesetaraan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan daerah.

"Untuk wakaf agar harta benda wakaf dapat berdayaguna secara optimal perlu dikelola dan dikembangkan secara profesional, terstruktur dan melembaga, terencana dan terarah serta akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Serta untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum di daerah perlu disusun peraturan daerah sebagai payung hukum pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf," tukasnya.(rul/wb)




TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL