Koalisi Masyarakat Sipil Keluarkan Mosi Tak Percaya Kepada DPR dan DPD RI Dapil Babel

Hafiz Wow    •    Kamis, 22 Oktober 2020 | 18:25 WIB
Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Bangka Belitung menggelar audiensi bersama DPR/DPD RI Dapil Bangka Belitung, Kamis (22/10/2020).(fiz/wb)
Koalisi Masyarakat Sipil Bangka Belitung menggelar audiensi bersama DPR/DPD RI Dapil Bangka Belitung, Kamis (22/10/2020).(fiz/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Koalisi Masyarakat Sipil Bangka Belitung menggelar audiensi bersama DPR/DPD RI Dapil Bangka Belitung, Kamis (22/10/2020). 

Audiensi ini turut dihadiri DPR RI Dapil Babel, Rudianto Tjen, DPD RI, Hudarni Rani, Ustadz Zuhri, dan Alexander Fransiscus.

Bertempat di ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, sekitar 50 mahasiswa perwakilan dari berbagai kampus mendesak DPR/DPD RI untuk ikut menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law.

Presiden Mahasiswa Universitas Bangka Belitung, Andrew mengatakan pada saat paripurna pengesahan tidak semua anggota dewan yang hadir memegang naskah fisik dari UU ini, lalu kemudian ternyata draft finalnya belum ada sehingga direvisi pada dua hari setelah pengesahan.

"Secara formil kemunculan Omnibus Law ini sangat prematur dan membingungkan, dimulai dari naskah akademis yang seharus diadakan sebelum adanya RUU justru muncul berbarengan dengan RUU cipta kerja pada saat itu, padahal jelas sekali dalam UU No 12 tahun 2011 bahwa naskah akademis harus diadakan terlebih dahulu," ungkap Andrew, Kamis (22/10/2020). 

Andrew menyebutkan selain minimnya partisipasi publik, transparansi yang cenderung eksklusif dan kebijakan yang tidak akuntabel menjadi rentetan permasalahan formil dari Omnibus Law UU cipta kerja ini. Selanjutnya dalam UU ini terdapat pasal-pasal yang berdampak langsung terhadap kewenangan daerah dan Lingkungan terutama di Bangka Belitung.

"Saya ambil contoh Pasal 127 ayat 3 tentang HGU sebagai pengganti dari UU PA no 5 tahun 1960, yang mengatur HGU yang awalnya hanya 25-35 tahun diubah menjadi 90 tahun, ini jelas akan ada penguasaan lahan oleh koorporasi besar dalam waktu yang cukup lama sehingga akan berdampak terhadap lahan di Babel dan juga lemberian izin lingkungan kini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dapat lagi mengeluarkan rekomendasi izin apapun," jelasnya.



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL