Tempat Ibadah Dilarang untuk Kampanye

Caption: Rapat Dalam Kantor (RDK) bersama tokoh agama di Kabupaten Bangka Barat untuk mencegah Isu SARA pada Pilkada tahun 2020 ini,  Kamis (22/10/2020).  (rul/wb)
Caption: Rapat Dalam Kantor (RDK) bersama tokoh agama di Kabupaten Bangka Barat untuk mencegah Isu SARA pada Pilkada tahun 2020 ini, Kamis (22/10/2020). (rul/wb)

MUNTOK, www.wowbabel.com -- Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, Ekariva Annas Asmara menyampaikan sudah melakukan Rapat Dalam Kantor (RDK) bersama tokoh agama di Kabupaten Bangka Barat untuk mencegah Isu SARA pada Pilkada tahun 2020 ini,  Kamis (22/10/2020). 

"Mulai dari Ketua MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, kemudian tokoh agama Katholik, Kristen, Konghucu, Hindu, dan Budha," kata Annas, Jumat,  (23/10/2020).

Bawaslu menilai bahwa tokoh agama adalah tokoh sentral yang mewakili keberagaman masyarakat yang di Bangka Barat saat ini untuk hal mencegah isu SARA.

"Tentang Politisasi SARA artinya tidak boleh melakukan kegiatan berkepentingan dengan SARA baik itu ditempat lain maupun di tempat Ibadah, sorotannya di tempat  ibadah," kata Annas.

Annas menerangkan di Kabupaten Bangka Barat ini ada beberapa tempat ibadah bukan hanya masjid saja seperti Gereja, Klenteng dan sebagainya dan sudah disepakati oleh para tokoh agama untuk tidak ada Kampanye.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, Rio Febri Fahlevi mengakui bahwa dirinya mendengar juga ada isu yang merebak saat ini tentang penggiringan SARA.

"Tolong dipahami juga Bawaslu ini bukan diberikan amanah undang-undang untuk mengawasi tempat ibadah. Saya pikir itu juga harus paham dengan kondisi yang seperti itu," terang Rio.

Rio menegaskan, Bawaslu Bangka Barat melakukan sosialisasi untuk tidak melakukan Politisasi SARA dan tidak melakukan Kampanye di tempat ibadah.

"Tapi bukan berarti kami harus memantau semua tempat ibadah tidak, pro aktif masyarakat lah yang paling penting dan jangan menggiring opini opini yang nanti merusak konstelasi," tegasnya.

Bawaslu Kabupaten Bangka Barat sudah menggandeng semua pihak stakeholder untuk menciptakan Pilkada 2020 yang berkualitas sehingga kemarin mengundang RDK kepada para tokoh agama.

Rio menuturkan bahwa tidak hanya masjid saja berpotensi tapi semua tempat ibadah berpotensi untuk dipolitisasi karena semua tempat ibadah punya umat dan punya pemilih.

"Hampir rata jemaatnya punya hak memilih kan gitu. Tidak boleh kita langsung menyatakan secara spesifik bahwa ada satu tempat ibadah contoh masjid apakah cuma masjid tempat untuk berkampanye tidak, semua sama, kita sudah sampaikan pada saat road show penetapan nomor urut," tuturnya. (rul/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL