Nelayan Tagih Janji Pemprov Babel, Tindak Tegas Tambang Laut di Teluk Kelabat Dalam

Hafiz Wow    •    Sabtu, 24 Oktober 2020 | 15:53 WIB
Lokal
Caption:Sejumlah nelayan yang berasal dari wilayah Teluk Kelabat Dalam menggelar silaturahmi antar nelayan di Pulau Dante, Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu, untuk menolak aktivitas tambang laut, Jumat (23/10/2020). (fiz/wb)
Caption:Sejumlah nelayan yang berasal dari wilayah Teluk Kelabat Dalam menggelar silaturahmi antar nelayan di Pulau Dante, Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu, untuk menolak aktivitas tambang laut, Jumat (23/10/2020). (fiz/wb)

BELINYU, www.wowbabel.com, -- Sejumlah nelayan yang berasal dari wilayah Teluk Kelabat Dalam menggelar silaturahmi antar nelayan di Pulau Dante, Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu, untuk menolak aktivitas tambang laut, Jumat (23/10/2020).

Pertemuan ini didasari oleh keresahan nelayan disekitar Teluk Kelabat Dalam yang selama ini tidak didengarkan. Para nelayan berharap sesuai hasil rapat koordinasi dengan Gubernur Babel, Erzaldi Rosman beserta jajaran lainnya. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membersihkan tambang laut di Teluk Kelabat Dalam seperti Pulau Dante dan wilayah sekitarnya dalam waktu dekat.

Silaturahmi ini melibatkan nelayan dari sejumlah desa, diantaranya Desa Bakit, Semulut, Rukem, Kapit, Pusuk, Tuik, Berues, Pangkal Niur, Berbura, dan Belinyu. 

Ketua Nelayan asal Desa Pusuk, Mulyono mengatakan pertemuan tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas tambang laut di Teluk Kelabat. Pihaknya menyepakati untuk membentuk "Forum  Nelayan Pecinta Teluk Kelabat" dalam waktu dekat.

"Dan kami menanggapi sesuai hasil rakor yang dilaksanakan Pemprov babel beberapa hari yang lalu, bahwasanya Sekda Naziarto merincikan, beberapa wilayah yang ditetapkan sebagai zona bebas dari pertambangan tersebut yakni Mengkumbu, Dante, Pantai Batu Dinding, dan Tanjung Gunung," ungkap pria yang akrab dipanggil Yon, Jumat (23/10/2020).

Ia menilai pemerintah daerah belum mengakomodir kepentingan nelayan tradisional, terlihat dari lemahnya penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan laut di zona konservasi dan budidaya perikanan. Pihaknya berharap Pemprov Babel tegas dalam menegakkan aturan yang tertuang dalam Perda RZWP3K.

"Saya berharap Pemprov kita tegas jangan hanya berbicara tetapi tidak ada tindakan, karena kami nelayan di sini sudah tahunan menunggu tindakan tegas dari pemimpin daerah babel untuk mengatasi masalah tambang laut ini, yang selama ini merugikan nelayan-nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya di laut," tandasnya. (fiz/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL