Pilkada dan Masa Depan Daerah

Jurnalis_Warga    •    Kamis, 05 November 2020 | 16:31 WIB
Opini
Rusmin (Penulis Buku yang Tinggal di Toboali, Bangka Selatan).(ist)
Rusmin (Penulis Buku yang Tinggal di Toboali, Bangka Selatan).(ist)

Oleh: Rusmin (Penulis Buku yang Tinggal di Toboali, Bangka selatan)


Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah ruang kontestasi demokrasi lima tahunan yang diatur dalam konstitusi kita untuk meraih kekuasaan sebagai pemimpin daerah. Pilkada sejatinya harus mampu melahirkan pemimpin daerah yang  berkualitas dan berkuantitas mengingat Pilkada dapat dikatakan satu-satu ruang dan cara yang disiapkan konstitusi untuk memilih calon-calon pemimpin daerah, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan mewujudkan cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam konstitusi yaitu mencerdasakan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Di Pilkada, kita akan mempertaruhkan masa depan daerah lima tahun mendatang. Apakah masa depan daerah akan lebih baik atau sebaliknya,. Apakah masa depan daerah akan suram dan sebaliknya. Apakah masa depan daerah kita akan berkemajuan atau mundur? itu bergantung pada kualitas pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang  diusung partai politik dan akan dipilih oleh masyarakat suatu daerah sebagai pemilih di ruang-ruang TPS pada 9 Desember mendatang. Dan itu juga tak lepas dari peran kita sebagai pemilih yang memilih pemimpin daerah kita pada 9 Desember mendatang..

Mengingat kontestasi demokrasi memilih pemimpin daerah atau Pilkada ini diselenggarakan satu kali dalam lima tahun, maka pemilih harus benar-benar mampu memilah dan memilih. Kalau mereka salah memilih, maka selama lima tahun masa depan daerah itu menjadi suram. Masyarakat suatu daerah sebagai pemilih harus jeli memilah dan memilih pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas, memiliki kompetensi dan kapasitas untuk membangun daerah dan memajukan daerah itu. Masyakat suatu daerah yang menyelenggarakan Pilkada harus kritis dalam memilih Calon pemimpin Daerahnya. Kalau salah memilih pemimpin maka, akan menunggu proses mekanisme demokrasi lima tahunan lagi sebagaimana yang diatur dalam konstitusi kita tentang Pilkada.

Apalagi sebagaimana kita ketahui bersama, tidak ada mekanisme koreksi yang diatur dalam konstitusi apabila ada pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  yang terpilih dan tidak melaksanakaan janji-janji politiknya, tidak merealisasikan visi dan misi serta program kerjanya dapat diberhentikan atau diganti. Kecuali  pasangan Calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah dipilih oleh rakyat, terjerat kasus hukum dan ditetapkan menjadi terdakwa.Masa depan daerah dipertaruhkan dalam Pilkada ini.



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL