Ini Ancaman Pidana Penyebar Video Porno

Jurnalis_Warga    •    Senin, 09 November 2020 | 14:30 WIB
Opini
Ilustrasi.(net)
Ilustrasi.(net)

Oleh: Nurhaliza Azid, Mahasiswi Fakultas Hukum UBB 


Sebagaimana dinyatakan pada UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum,  Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan,kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. 

Adanya hukum tentu saja memiliki tujuan yang menurut seorang ahli Mochtar Kusumaatmadja adalah untuk menciptakan sebuah ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Selain itu, hukum memiliki tujuan lain yakni membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat tewujud.

Secara teoritis-normative, foto atau rekaman video hubungan seksual disebut pornografi apabila foto atau rekaman tersebut melanggar norma kesusilaan di dalam masyarakat. Sesuai dengan konsep Indonesia negara hukum tentu saja maraknya penyebaran video porno akhir- akhir ini yang menyebabkan keresahan tersendiri bagi orang tua dan generasi milenial maupun gen-z, dikarenakan dimasa pandemic ini focus anak hampir seluruhnya tertuju pada gadget dan social media .

Pihak-pihak yang telah menyebarkan video tersebut melalui media sosial bisa dikenai tuntutan karena diduga melanggar beberapa undang-undang diantaranya pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. “ serta pasal 4 ayat (1),pasal 6 dan pasal 29 UU no. 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Ancaman pidana bagi pelaku penyebaran ( pelanggar undang-undang ) video porno diatur di dalam pasal 45 ayat (1) 19/2016,yang berbunyi “ setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan’atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam pasal 4 ayat(1) UU pornografi bahwa tindakanmembuat atau menyebarluaskan pornografi merupakan tindakan yang dilarang. Ancaman terhadap pasal ini diatur dalam pasal 29 UU pornografi yaitu; “ setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor,mengekspor, menawarkan,memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplit memuat :

a. Persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang;

b. Kekerasan seksual

c. Masurbasi atau onani;

d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

e. Alat kelamin;atau

f. Pornografi anak

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12( dua belas ) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250 juta dan paling banyak Rp. 6 miliar”.

Apabila pria dan wanita sepakat atau saling memberikan persetujuan untuk pembuatan foto atau rekaman pornografi,kemudian pria menyebarkan pornografi, tetapi wanita sebelumnya tidak memberikan pernyataan tegas untuk melarang pria itu untuk menyebarkan atau mengungkap pornografi tersebut maka wanita dapat terjerat tindak pidana penyebaran pornografi. 

Tetapi jika wanita sebelumnya telah memberikan pernyataan tegas bahwa ia setuju membuat pornografi tetapi tidak mengizinkan pria untuk menyebarkan atau mengungkapkan pornografi tersebut maka wanita tersebut memiliki posisi yang lebih kuat untuk tidak dipersalahan sebagi turut serta penyebaran pornografi Demikian juga apabila wanita memang sejak awal tidak mengetahui adanya pembuatan foto atau video pornografi,atau tidak memberikan persetujuan terhadap pembuatan pornografi tersebut, maka dalam hal ini, wanita tersebut dapat disebut sebagai korban penyebaran konten pornografi.

Era globalisasi memang sungguh pesat perkembangannya dimana teknologi semakin canggih dan tak sedikit juga membawa dampak buruk bagi pengguna yang tidak bertanggungjawab, bersykurlah kita tinggal di negara hukum Indonesia tercinta sehingga semua hak dan kewajiban kita terlindungi oleh hukum dan Negara, mau sepesat apapun perkembangan teknologi just be a smart user sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.(*)




TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL