LKPI: Kisruh di Matras Kesalahan Pemerintah Daerah

Ketua LKPI-RI, R Ayub.(dwi/wb)

SUNGAILIAT, www.wowbabel.com - Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia Republik Indonesia (LKPI-RI) menanggapi aksi penolakan aktivitas tambang kapal isap produksi (KIP) yang dilakukan mitra PT Timah Tbk, kekisruhan ini merupakan kesalahan awal dari pemerintah daerah. 

Pasalnya, LKPI-RI baru mengetahui kalau selama ini Perairan Matras merupakan wilayah tangkap nelayan dan salah satu objek pariwisata daerah. 

"Saya baru tahu, kalau wilayah ini zona tangkap nelayan dan objek pariwisata yang sangat indah," kata Ketua LKPI-RI, R Ayub ditemui usai menemui masyarakat nelayan di Matras Sungailiat, Kamis (12/11/2020). 

"Ternyata wilayah ini masuk dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang ditandantangani pemerintah, ini lah salahnya pemerintah daerah, sudah mengetahui tapi dimasukkan juga zona tambang didalamnya," sesalnya. 

Menurutnya, pemerintah daerah dan wakil rakyat di daerah ini merupakan putra asli daerah, yang mengetahui secara jelas fisik daerah seperti objek wisata, zona tangkap nelayan dan zona tambang. 

"Tapi kok bisa Perairan Matras ini masuk zona tambang, namun kami tidak akan tinggal diam walau pun perusahaan memiliki izin lengkap, semua ini harus ada penyelesaiannya," jelas Ayub. 

"Kasian para nelayan ini, di sinilah mereka mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari," paparnya. 

Tidak hanya itu, LKPI-RI mempertanyakan sosialisasi yang dilakukan perusahaan, mengapa tidak tepat sasaran, yang mana sosialisasi dilakukan kepada bukan nelayan yang selama ini beraktivitas di daerah ini. 

"Selama ini sosialisasi melalui kelompok a atau b, sehingga timbul pro kontra, seharusnya langsung ke nelayan," tandasnya. 



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL