Komisi III DPRD Bangka Minta Tak Paksakan KIP di Matras

Dwi H Putra    •    Jumat, 13 November 2020 | 18:38 WIB
Lokal
Caption: Nelayan masih bertahan di Pantai Matras. (dwi/wb)
Caption: Nelayan masih bertahan di Pantai Matras. (dwi/wb)

SUNGAILIAT, www.wowbabel.com -- Aksi damai penolakan kapal isap produksi (KIP) yang dilakukan masyarakat nelayan di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendapat perhatian Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka, Hendra Yunus.

Ia meminta kepada pihak terkait agar tidak memaksakan tambang laut di Pantai Matras Sungailiat, mengingat sejak dulu telah ditolak nelayan dan merupakan area wisata pantai umum. 

"Kami juga minta pemerintah daerah (Pemda) untuk peduli atas persoalan yang kini sudah bergejolak hingga lima hari," kata Hendra Yunus, Jum'at (13/11/2020).

"Pantai Matras sebagai daerah wisata dan zona tangkap nelayan, walau perizinan dikeluarkan pemerintah tetapi mestinya selaras Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil," ujarnya. 

Dijelaskannya memperhatikan Pasal 17 ayat 4 UU tersebut, untuk pemberian izin lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan dan pantai umum. 

"Sangat disayangkan kalau Perda RZWP3K Matras itu ada wilayah tambang, karena kita ketahui masyarakat tahu bahwa selama ini itu daerah wisata pantai umum.  Ada nelayan disitu, ini harus selaras, pariwisata harus dijaga," jelas Hendra. 

"Ini harus diperhatikan jangan sampai bablas penambangan dan masyarakat diabaikan. Kasihan kami melihat kondisi masyarakat ini," paparnya. 

Menurutnya, permasalahan ini harus disikap dengan mengedepankan hati nurani dalam memperhatikan penolakan warga. Kerusakan daerah wisata yang akan terjadi bila KIP beroperasi, akibatnya tak ada lagi ada wisata pantai umum yang biasa dikenal warga. 

"Apa yang akan diwariskan kepada anak cucu kalau itu sudah rusak," sesalnya. 

Ia juga menyesalkan disahkannya Perda RZWP3K Babel beberapa waktu lalu yang tak sesuai aspirasi warga dan daerah. Padahal sebelum Perda itu disahkan DPRD Bangka bersama Pemda Bangka telah merekomendasikan Matras daerah wisata tidak jadi area tambang. 

"Mohon pertimbangan lah dari pihak PT Timah dan swasta bahwa ini daerah wisata.  Dulu juga di situ keluar SK kawasan wisata bahari era bupati pak Tarmizi. Visi misi pak bupati (Mulkan-Syahbudin) juga kan pariwisata, kalau Pantai Matras ini rusak bagaimana untuk mengembangkannya," tukas Hendra lagi. 

"Walaupun PT Timah telah mengantongi izin dan mengeluarkan SPK, tetapi minta tetap menggunakan hati nurani, karena ada zona wisata dan nelayan cari makan dari tangkapan ikan disitu," tandasnya.

Ditambahkan dalam rapat dengar pendapat bersama perwakilan nelayan, pemda, PT Timah sudah diminta supaya KIP tidak menambang dulu, tetapi pertemuan hasil rapat dengar pendapat tersebut diabaikan dan KIP tetap masuk Perairan Matras. (dwi/wb)



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE