Tambak Udang Vaname di Babel Tak Perhatikan Daya Dukung Lingkungan

Hafiz Wow    •    Selasa, 17 November 2020 | 16:33 WIB
Lokal
Caption: Dosen Budidaya Perairan Universitas Bangka Belitung (UBB), Robin. (fiz/wb)
Caption: Dosen Budidaya Perairan Universitas Bangka Belitung (UBB), Robin. (fiz/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com --  Budidaya tambak udang vaname harus memiliki carrying capacity sebelum izin usaha dikeluarkan. Dosen Budidaya Perairan Universitas Bangka Belitung (UBB), Robin menjelaskan, carrying capacity adalah perencanaan yang memperhatikan daya dukung lingkungan.

Robin menyebutkan perencanaan tersebut sangat penting dilakukan untuk melihat kemampuan lingkungan untuk mendukung, mengurai, dan menetralkan limbah-limbah hasil buangan budidaya tambak udang. Menurutnya, fenomena usaha tambak udang yang berjalan di Bangka Belitung belum memilik carrying capacity, sehingga tidak boleh izin tersebut dikeluarkan. Bahkan banyak tambak udang yang sudah berjalan tanpa mempunyai izin dan ini akan membahayakan lingkungan serta masyarakat.

“Carrying capacity ini di Bangka Belitung celakanya sekarang belum ada, jadi tambak-tambak yang ada saat ini semrawut, yang punya dana semaunya sendiri. Dengan menampilkan atau diwarnai yang punya uang, dia punya ego tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan,” ungkap Robin saat diwawancarai, Senin (16/11/2020).

Disampaikan Robin, tambak udang vaname seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi bisa jika dikelola dengan baik dapat memakmurkan masyarakat Babel, di sisi lainnya jika tidak dikerjakan dengan baik dapat menjadi bumerang dan memiskinkan masyarakat itu sendiri.

Menurutnya, sudah saatnya Provinsi Bangka Belitung harus memiliki blue print pembangunan perikanan, terutama tambak budidaya. Dengan hal tersebut dapat menjadi rencana besar dan rencana umum budidaya pesisir mengenai batas maksimal untuk mendukung buangan limbah tambak.

”Yang buat saya miris, banyak sekali tambak-tambak yang dibangun diatas tanah-tanah yang tidak selayaknya untuk tambak, misalnya pertama peraturan dari pemerintah kita bahwa padan sungai atau pesisir 100 meter dari pinggir pantai tidak boleh diganggu, ini kalau diperhatikan saja tambak-tambak sepanjang lintas timur itu ada lagi 100 meter,” katanya.

Selanjutnya, Robin mengatakan jika sudah dplotkan sebagai wilayah pariwisata, maka 300 meter dari pariwisata itu tidak boleh dibuat tambak. Fenomena saat ini yang terjadi pengusaha tambak tidak ada memperhatikan hal tersebut karena punya modal yang besar langsung menggarap lahan.

“Sekarang mana ada para penambak memperhatikan itu, pokoknya yang penting punya alat berat, punya dana sodok-sodok saja jalan dulu masalahnya izin tidak ada sekali ditanya sedang proses, kok sedang proses sudah boleh produksi,” ucapnya.

Ia menjelaskan, izin tambak udang dapat keluar kalau jika sebuah tambak sudah diaudit sistem instalasi pengelolaan limbah (IPAL) berdasarkan peraturan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) Nomor 6 Tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut setiap tambak harus memiliki sistem IPAL baru izin tersebut bisa keluar. Ia membayangkan jika tambak sudah berjalan tanpa system IPAL akan ada pembuangan limbah tanpa melalui proses instalasi pengelolaan limbah yang kemudian langsung dibuang ke laut.

“Limbah yang langsung menuju laut setidaknya ada tiga bahaya, yang pertama bahayanya bisa mencemari laut, merugikan masyarakat disekitar laut, nelayan lokal, para pelaku pariwisata, selanjutnya masyarakat sekitar yang terkena wabah nyamuknya, wabah bau, berpotensi diterpa angin kencang, dan merugikan petambak itu sendiri, karena ia membuang limbah disekitar ia mengambil sumber airnya dengan secara perlahan menuju bunuh diri tambaknya,” ujarnya.

Ia menerangkan carrying capacity memiliki beberapa tahapan, yang pertama geospasial yaitu pemetaan dengan menghitung daerah mana yang boleh dan daerah yang tidak boleh, karena tidak boleh bertentangan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Kemudian tidak boleh mengambil wilayah 100 meter dari sepadan pantai, tidak boleh 300 meter berhadapan langsung dengan kawasan pariwisata, serta tidak boleh tumpang tindih dengan tata ruang yang lain, seperti RZWP3K.

“Yang kedua berdasarkan geofisika sifat kimia air, berdasarkan sifat kimia air tadi yakni kita ukur kualitas airnya, kita petakan potensinya bagaimana. Baru tahap ketiganya kita hitung kualitas air kita berapa mampu menampung limbah merombak, kita punya bakteri di laut berapa, mampu merombak limbah berapa banyak,” tambahnya.

Setelah itu, baru menghitung mass balance yakni berapa massa yang terbuang dari limbah kegiatan budidaya udang tersebut. Serta massa yang akan naik sehingga mendekati angka aman untuk lingkungan. Hal tersebut biasanya dihitung dari berapa jumlah luasan bakau dan mikroorganisme kecil yang ada di payau dan di laut.

“Karena mereka semua agen-agen pengurai, kalau limbah berlebihan dibuang mereka mati. Kalau mati tidak ada penghancur limbah akibat tambak, otomatis limbah dibuang tanpa saringan ujung-ujungnya manusia juga yang susah nantinya,” tandasnya.

Saat dikonfirmasi Wow Babel, pihak Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) Provinsi Bangka Belitung enggan memberikan komentar terkait proses perizinan tambak udang di Babel. (fiz/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL