Dedy Mulyadi: Jika Saya Gubernur, Sudah Saya Hentikan

Dwi H Putra    •    Jumat, 27 November 2020 | 18:33 WIB
Lokal
Caption: Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, Dedy Mulyadi saat menemui nelayan Matras di kawasan Pantai Matras, Jumat (27/11/2020). (hdd/wb)
Caption: Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, Dedy Mulyadi saat menemui nelayan Matras di kawasan Pantai Matras, Jumat (27/11/2020). (hdd/wb)

SUNGAILIAT, www.wowbabel.com -- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bersama Direktorat Jenderal (Dirjen) Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meninjau langsung kondisi masyarakat nelayan di Pantai Matras, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) serta aktivitas penambangan laut yang dilakukan mitra PT Timah Tbk, Jumat (27/11/2020).

Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, Dedy Mulyadi, mengatakan, aktivitas penambangan laut yang beroperasi di Perairan Pantai Matras, bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan kelautan yang berkesinambungan. 

Menurutnya, jarak dengan pantai terlalu dekat, kemudian menghancurkan mata pencaharian para nelayan, dari satu kapal yang beraktivitas juga terlihat perubahan air menjadi keruh dan kehitam-hitaman, ada lagi penambangan ilegal yang menghancurkan mangrove disisi lain pantai. 

"Disini ada Dirjen Gakkum KLHK, yang memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penindakan nantinya akan menindaklanjuti hal ini," kata Dedy Mulyadi usai meninjau langsung ke Kapal Isap Produksi (KIP), Jumat (27/11/2020). 

"Saya menyesalkan, kenapa Amdalnya dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel, tanpa melihat analisis dampak lingkungannya," sesalnya. 

Maka dari itu, pihaknya memberikan waktu selama lima hari hingga Selasa (1/12/2020) kepada Dirjen Gakkum KLHK melakukan analisis, memeriksa perizinan serta zonasi dan memeriksa koordinat kapal, apakah sesuai dengan izinnya.

"Saat ini sudah ada dampak lingkungannya, lakukan penindakan. Sementara ini harus dihentikan dulu, sebab dalam jangka panjang akan berbahaya, pertama tidak mungkin secara terus menerus aparat hukum berjaga-jaga, yang akhirnya timbul benturan antara aparat dengan masyarakat," terangnya. 

"Jika saya gubernurnya, sudah saya hentikan. Tapi saya legislatif, akan melanjutkan permasalahan ini ke eksekutif dalam hal ini Dirjen Gakkum KLHK," tegas Dedy. 

Tidak hanya itu, ditambahkannya pembangunan tidak boleh dilaksanakan dalam kondisi konflik, sehingga harus dibicarakan secara bersama supaya aparat tidak perlu terus berjaga-jaga, masyarakat bisa bekerja dan pemerintah pun tenang. 

"Dalam waktu dekat akan panggil Gubernur, Bupati dan PT Timah ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah ini, agar pembangunan bisa berjalan, masyarakat nelayan bisa sejahtera," tandasnya. 

Sementara itu, Dirjen Gakkum KLHH, Rasio Rido Sani, menjelaskan akan segera melakukan pengkajian terkait perizinan dan kewajiban PT Timah Tbk, tentunya ada beberapa instrument hukum yang bisa diterapkan dalam kegiatan ini baik pidana maupun perdatanya. 

"Namun kami akan melakukan kajian terlebih dahulu," jelas Rasio Rido Sani. 

"Kami datang ke Matras mendampingi Komisi IV DPR-RI salah satu bentuk keseriusan menyelesaikan permasalahan ini," pungkasnya. 

Ratusan nelayan memadati lokasi yang selama ini dijadikan posko aksi penolakan tambang laut di Perairan Matras, guna mendengarkan dan menyaksikan tindakan yang akan dilakukan Komisi IV DPR-RI dan Dirjen Gakkum KLHK-RI. (dwi/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL