Amri Minta KIP di Belo Laut Dihentikan Sementara

Hafiz Wow    •    Senin, 30 November 2020 | 18:42 WIB
Lokal
Caption: Plt Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Amri Cahyadi. (fiz/wb)
Caption: Plt Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Amri Cahyadi. (fiz/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Plt Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Amri Cahyadi meminta aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) dihentikan sementara di wilayah perairan Belo Laut, Kabupaten Bangka Barat, Senin (30/11/2020).

Amri menyebutkan pihaknya bersama Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan masyarakat Desa Belo Laut yang menolak aktivitas KIP PT Timah Tbk di wilayah perairan Belo Laut.

"Mereka mengeluhkan keberadaan itu (KIP) karena menganggu kelangsungan hidup mereka. Yang mana mereka sangat mensandarkan kehidupan mereka dilaut untuk menopang kehidupan mereka, keluarga mereka, dan anak cucu mereka," ungkap Amri saat diwawancarai, Senin (30/11/2020).

Ia mengatakan, KIP di perairan Belo Laut beroperasi di bawah satu mil dari garis pantai. Hal tersebut dinilai mengganggu hasil tangkap nelayan kecil yang beraktivitas di perairan. Menurutnya, kelompok nelayan biasanya menangkap jenis ikan yang dekat dekat dengan pesisir, seperti, kepiting rajungan, udang, dan jenis ikan lainnya.

"Kerambah mereka penuh dengan lumpur, itu menurut mereka disampaikan. Terungkap juga tidak ada sosialisasi oleh PT Timah dan mitra di desa mereka yang mengundang pihak desa dan masyarakat terdampak. Menurut mereka tidak ada," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan telah meminta masukan dari Dinas ESDM Provinsi Babel mengenai perspektif hukum pertambangan. Disampaikan ESDM, aktivitas KIP di perairan Belo Laut mempunyai legalitas. KIP tersebut dinyatakan legal, dikarenakan bekerja di wilayah Izin Usaha Produksi (IUP) milik PT Timah, serta beroperasi di zona pertambangan pada Perda RZWP3K.

"Kemudian untuk PT Timah pembinaan dan pengawasannya dibawa Kementerian ESDM. Sehingga Dinas ESDM kita tidak pernah diinformasikan untuk dilakukannya sosialisasi itu. Dari sisi lingkungan hidup, izin AMDAL memang dikeluarkan oleh Gubernur, di dokumen AMDAL itu ada kesepakatan yang harus disepakati oleh pengusul untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terdampak. Salahsatunya, antisipasi jika terjadi dampak sosial kemasyarakatan dari aktivitas tersebut, dari situ lah kita bisa bergerak," beber Amri.

Dari sisi lingkungan hidup, Amri menegaskan, walaupun PT Timah Tbk dan mitra sudah memiliki legalitas dalam melakukan aktivitas pertambangan, terdapat kewajiban untuk melakukan sosialisasi mengenai resiko dan antisipasi dampak eksplorasi KIP tersebut.

Dengan demikian, pihaknya akan mengundang PT Timah Tbk dan Polda Babel yang menjaga kegiatan pertambangan di Belo Laut, untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan yang menjadi tuntutan nelayan.

"Rapat dengar pendapat itu memutuskan pak wakil gubernur untuk mengirimkan surat kepada PT Timah untuk melakukan pemberhentian sementara sampai Pilkada usai. Dan juga menunggu hasil sosialisasi atau kesepakatan dengan PT Timah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak ini," tukas Amri. (fiz/wb)



MEDSOS WOWBABEL