Warga Belo Laut Geruduk DPRD Babel, Minta KIP Dihentikan

Firman    •    Senin, 30 November 2020 | 15:36 WIB
Lokal
Caption: Puluhan masyarakat dari Belo Laut Muntok, Kabupaten Bangka Barat, melakukan audiensi ke DPRD Provinsi Babel terkait menolak aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) mitra PT Timah yang beroperasi di wilayah tangkapan mereka, di Ruang Banmus DPRD Babel, Senin (30/11/2020). (fn/wb)
Caption: Puluhan masyarakat dari Belo Laut Muntok, Kabupaten Bangka Barat, melakukan audiensi ke DPRD Provinsi Babel terkait menolak aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) mitra PT Timah yang beroperasi di wilayah tangkapan mereka, di Ruang Banmus DPRD Babel, Senin (30/11/2020). (fn/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Puluhan masyarakat dari Belo Laut Muntok, Kabupaten Bangka Barat, melakukan audiensi ke DPRD Provinsi Babel terkait menolak aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) mitra PT Timah yang beroperasi di wilayah tangkapan mereka, di Ruang Banmus DPRD Babel, Senin (30/11/2020).

Audiensi puluhan nelayan Belo Laut tersebut, diterima langsung oleh Plt Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi, Wakil Gubernur Abdul Fattah, Plt ESDM Provinsi Babel Amri Syahbana, dan sejumlah anggota DPRD lainnya.

Ketua Nelayan Belo Laut Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Alfian mengatakan, masyarakat nelayan berharap pemerintah provinsi dan DPRD agar dapat menghentikan aktivitas KIP di wilayah perairan Belo Laut.

"Kami masyarakat nelayan pesisir Belo Laut, berharap pemerintah provinsi maupun DPRD, agar dapat menghentikan aktivitas KIP yang beroperasi di wilayah Laut tangkapan ikan kami ini bisa ditindaklanjuti," ungkap Alfian.

Lanjutnya, apa lagi KIP yang lagi beroperasi tersebut, sangat dekat dengan wilayah tangkapan ikan nelayan.

"Jadi kami benar-benar berharap agar KIP mitra PT Timah itu bisa dihentikan, kalau laut kami sudah rusak bagaimana mau menghidupkan keluarga kami," imbuhnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan nelayan Belo Laut, Anthony juga berharap pemerintah provinsi dan DPRD secepanya dapat menghentikan KIP.

"Kami para nelayan ini sangat terganggu dengan aktivitas KIP, apa lagi wilayah tangkapan ikan (kami-red nelayan) sangat kecil," terang Anthony.

Ia menyebutkan, KIP yang beroperasi kurang lebih satu mil, dan itu sudah sangat dekat dengan tangkapan nelayan.

"Jadi tolong lah Pak Wagub dan Plt Ketua DPRD, perhatikan nasib kami nelayan ini, dan kami meminta secepatnya KIP itu tidak beroperasi lagi," harap Anthony. (fn/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL