Penasihat Hukum Sinyalir Ada Rekayasa dan Kriminalisasi Enam Warga Kenanga

Dwi H Putra    •    Kamis, 03 Desember 2020 | 20:10 WIB
Lokal
Penasihat Hukum Enam Warga Kenanga, Zaidan SH MH (mengenakan dasi).(ist)
Penasihat Hukum Enam Warga Kenanga, Zaidan SH MH (mengenakan dasi).(ist)

SUNGAILIAT, www.wowbabel.com - Sidang secara offline atau secara langsung digelar Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terkait kasus enam orang warga Kelurahan Kenanga yang dilaporkan PT Bangka Asindo Agri (BAA). 

Seperti dijelaskan Penasihat Hukum (PH) Keenam Terdakwa, Zaidan, pihaknya akan melihat konsistensi Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap dakwaaan itu, sebab dilain pihak Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sungailiat mengaitkan kasus para terdakwa dengan masalah lain. 

Selain itu, PH dinyatakan tidak mau menangguhkan para terdakwa, diakui Zaidan hal itu bohong, padahal dirinya pernah menolak menandatangani surat penahanan yang disiapkan JPU di Kejari Sungailiat.

"Saya sangat terkejut, karena pada waktu diperiksa di Polres Bangka, saya mendampingi para terdakwa dikenakan Pasal 228 KUHPidana, begitu diterima surat tahap kedua dari penyidik masih sama," kata Zaidan di Sungailiat, Kamis (3/12/2020). 

"Namun anehnya dan tidak menyangka para terdakwa dikenakan Pasal 263 ayat 1 KUHPidana dan bisa ditahan, menurut saya ini suatu rekayasa dan kriminalisasi," ujarnya. 

Sementara itu, Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Untuk Bangsa Indonesia (KUBI), Sadiki, menyampaikan pihaknya terpanggil untuk mengawal proses hukum kasus warga Kelurahan Kenanga ini, sebab menilai sudah tidak sesuai dengan keadilan. 

"Kami selain memberikan bantuan hukum juga memberikan support bagi pihak keluarga," jelas Sadiki. 

Sedangkan, salah seorang Aktivis Lingkungan, Dedi, menambahkan terkait kasus bau busuk dari PT BAA ini sudah memantau sejak lama, dimana sejak pembangunan pabrik banyak hal-hal yang tidak dilakukan perusahaan kepada masyarakat. 

"Kami sudah zoom meeting dengan Walhi dan akan bergabung dalam minggu ini. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui kuasa hukumnya akan membantu, mantan Anggota KPK juga siap bergabung," tandas Dedi. 

"Disegi lingkungan kami sangat prihatin, adanya kriminalisasi yang tidak terbukti dalam kasus enam warga ini," paparnya. 

Lanjutnya, beberapa waktu lalu dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Direktorat Jenderal Penengakkan Hukum (Dirjen Gakkum) KLHK sudah turun langsung, memantau hal ini dan pada intinya aktivis lingkungan tetap mendukung warga pejuang lingkungan ini dan menuntut keadilan bagi mereka. 

"Harapannya jangan berhenti untuk berjuang, jika masyarakat mengetahui sesuatu yang tidak sesuai prosedur," tukasnya. 

"Masyarakat wajib mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan undang-undangan lingkungan yang sudah diatur dan semua berdiri setara diatas undang-undang," pungkas Dedi. 

Sementara itu, proses sidang selalu diundur dari jadwal yang sudah ditentukan yakni di awal pukul 10.00 wib diundur menjadi pukul 14.00 WIB. (dwi/wb)




TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL